Ternyata ini Tujuan Jokowi Rajin ‘Bagi-bagi’ Sertifikat Tanah Warga
Jakarta (SI Online) – Presiden Jokowi diketahui sangat gemar membagikan sertifikat tanah warga yang telah keluar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mengumpulkan warga dan datang sendiri kepada mereka untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat yang telah jadi.
Menurut lawan-lawan politiknya, kegiatan ini tidak layak dilakukan oleh kepala negara. Membagi sertifikat cukup dilakukan seorang lurah. Presiden, harus melakukan aktivitas yang lebih strategis.
Jokowi meyakini seluruh bidang tanah di Indonesia selesai disertifikasi pada 2025. Hal ini didasarkan pada kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional selama tiga tahun terakhir.
Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kantor BPN baik di pusat maupun kantor wilayah di seluruh Indonesia. Karena, selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan.
“Dulu 500 ribu (rata-rata sebelum zaman Jokowi), kemudian 5 juta loncatannya 10 kali lipat, sangat tinggi sekali. Kemudian loncat lagi menjadi 7 juta, jadi 9 juta, loncatan-loncatan seperti itu yang harus kita berikan apresiasi,” kata Jokowi saat membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta Rabu 6 Februari 2019 seperti dilansir Viva.co.id
Ia juga menyebut target pembagian sertifikat tanah tahun 2018 yang mencapai 9,3 juta atau melampaui target sebanyak 7 juta. Lantaran kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
“Saya tahu seluruh jajaran BPN kerja siang malam untuk mengejar target. Jangan pikir saya enggak tahu, setiap kunjungan ke daerah pasti saya tanyakan,” katanya
Setelah semua tanah tersertifikasi, Jokowi berharap konflik pertanahan hingga sengketa lahan tidak akan terjadi. Bahkan, kata dia, sertifikat tanah bisa menggerakkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita bisa melakukan lompatan, kemajuan karena rakyat bisa gunakan sertifikat mereka sebagai agunan, jaminan sehingga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Jokowi.
Inilah bahayanya. Jokowi ingin sertifikat-sertifikat itu menjadi agunan (jaminan) dari pinjaman yang dilakukan oleh rakyat.
red: A Syakira
