Gagal Urus BPJS, Pemerintah Dinilai Melanggar HAM

Jakarta (SI Online) – Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai gagalnya pemerintah mengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sama artinya pemerintah telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Kalau bicara BPJS, negara harus bertanggung jawab terhadap sistem jaminan sosial nasional ini. Ini basic, premier, bukan sekunder, core of the core. Jika tidak mewujudkan negara bisa dikatakan gagal. Tugas negara itu bukan bagi-bagi sertifikat,” kata Khalid diskusi publik PKS Muda Talks bertajuk “BPJS Naik, Rakyat (Makin) Tercekik” di Gedung DPP PKS, Kamis (7/11/2019).

Menurut Kholid, jika ada orang yang sedang sakit, harus segera ditangani secepat mungkin tanpa harus bertanya apakah dia memiliki asuransi atau tidak.

“Orang sakit nggak bisa diperiksa gara-gara tidak ada asuransi. Ini melanggar hak asasi manusia. Terlihat pemerintah membuat policy ini asal-asalan, tidak melihat dampak sistemiknya,” kata dia.

“Dengan naikknya iuran BPJS akan semakin banyak yang menunggak. Potensi penunggakan semakin tinggi,” ujar dia menambahkan.

Selain Khalid, acara yang dimoderatori oleh Koordinator Wilayah PKS Muda Jawa Timur Hizbiyatul Islamiyah itu juga mendatangkan narasumber Ekonom INDEF Enny Sri Hartati dan Analis Kesehatan Masyarakat TIDI DR. Hermawan Saputra, MARS.

red: adhila