Fraksi PKS: Pemerintah Harus Awasi Keuangan PLN
Jakarta (SI Online) – Kondisi keuangan PT PLN (Persero) yang memburuk harus mendapat prioritas perhatian Pemerintah. Berbagai upaya perlu dilakukan agar keuangan perusahaan strum itu bisa kembali positif dan dapat melayani masyarakat dengan baik.
Demikian tanggapan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, terhadap masalah keuangan PLN, Jumat 7 Agustus 2020.
Mulyanto menilai Pemerintah perlu menanganinya secara khusus agar PLN tidak terus terpuruk. Salah satunya dengan cara membayar utang Pemerintah kepada PLN, untuk kompensasi dan subsidi listrik masyarakat, secara otomatis regular di akhir tahun. Tidak menumpuk hingga beberapa tahun, seperti sekarang ini.
Mulyanto menyarankan Pemerintah membayar kewajibannya kepada PLN secara reguler setiap akhir tahun seperti model pembayaran subisidi pupuk.
“Utang Pemerintah yang sebesar Rp48 triliun ini berasal dari kompensasi PLN pada tahun 2018-2019 dan diskon listrik yang diberikan saat pandemi virus Corona itu harus segera dibayar, agar PLN juga dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain,” lanjut doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology itu.
Selain itu, pemerintah harus mengawasi keuangan PLN dengan lebih teliti.
Karena PLN yang memiliki utang sangat besar, hingga Rp500 triliun untuk investasi di sisi pembangkit. Dan mengalami tekanan keuangan dari dua sisi.
“Dari sisi pemasukan, tekanan keuangan disebabkan karena permintaan listrik industri yang terus turun, karena deindustrialisasi dini, dan semakin anjlok di saat pandemi Covid-19.
Padahal perencanaan listrik dan sebagian implementasinya sudah terlanjur dengan asumsi pertumbuhan listrik yang optimis sekitar 7%. Maka praktis, terjadi surplus listrik terutama di Jawa-Bali,” imbuh Mulyanto.
Mulyanto mengatamkan, dari sisi pengeluaran, tekanan keuangan disebabkan karena pembayaran kepada pembangkit listrik swasta, yang sebenarnya berlebih, namun harus tetap dibayar karena terkena penalti TOP (take or pay). TOP adalah kesanggupan PLN membeli berapapun jumlah listrik yang dihasilkan oleh pembangkit swasta untuk selanjutnya disalurkan kepada pelanggan. Seharusnya pembayaran TOP ini dapat direnegosiasi PLN, sebagai bentuk kesetiakawanan usaha yang saling menanggung beban (sharing the pain).
“Selain itu, adalah karena pembayaran utang dan bunganya dalam bentuk dolar, yang sudah jatuh tempo. Pada saat harga dolar tinggi seperti sekarang ini beban keuangan untuk pembayaran utang menjadi selangit”, jelas Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi era Presiden SBY ini.
Untuk itu, kata Mulyanto, PKS mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan terus mengawasi keuangan PLN, agar badan usaha pelat merah ini dapat tetap eksis berkontribusi memberikan layanan listrik bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus mengawasi agar kondisi keuangan PLN tidak bermasalah. Sebab kalau ada apa-apa dengan PLN, masyarakat juga yang akan rugi,” tegas Mulyanto.
red: farah abdillah
