Habis Benci Produk Asing, Terbitlah Impor Jor-joran
Guyuran impor komoditas pangan tampaknya bukan sekadar wacana. Pemerintah telah memutuskan bakal membuka keran impor sejumlah komoditas pangan. Padahal belum lama ini, nyaring terdengar seruan benci produk luar negeri dalam pidato Presiden Jokowi saat Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 pada Kamis (4/3). (cnnindonesia.com, 4/3/2021).
Belum usai keramaian publik menanggapi seruan presiden ini, kabar impor beras 1 juta ton nyaring terdengar. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut, rencana impor 1-1,5 juta ton beras telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas. Kementeriannya bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut. Impor beras perlu dilakukan sebagai pengamanan pangan selama masa pandemi hingga 2021. (bbc.com, 10/3/2021).
Di waktu bersamaan, tradisi impor garam pun sepertinya bakal berlanjut. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menyebut, pemerintah telah memutuskan impor garam dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu. Ia menyebut pemerintah membuka keran impor garam sebanyak tiga juta ton. (cnnindonesia.com, 18/3/2021).
Tak hanya beras dan garam, impor gula pun nyaring terdengar. Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (15/3), menyebut kebutuhan gula dalam negeri masih tergantung impor. Menurutnya, produksi gula dalam negeri hanya mampu memenuhi 2,1 juta ton dari total 5,8 juta ton kebutuhan gula nasional tahun 2021. Alhasil, ada defisit gula sebanyak 3,7 juta ton yang berpotensi dipenuhi melalui impor. (kompas.com, 17/3/2021).
Impor jor-joran tak hanya membuat tekor, tetapi juga menjadi bukti bahwa seruan presiden hanya basa-basi belaka. Retorika politik pencitraan yang dibangun untuk menutupi kegagalan yang ada. Sebab fakta berbicara, keran impor terus mengalir deras bahkan di sektor vital strategis. Mirisnya, derasnya aliran impor beras terjadi kala petani menyambut panen raya pada bulan April nanti.
Nyata, kemandirian pangan yang dicita-citakan hanya utopia. Alih-alih membantu petani untuk surplus produksi dan memperluas kapasitas penyerapan padi. Tuan penguasa justru menyakiti hati rakyat dengan berbagai kebijakan impor pangan. Terbukti seruan benci produk luar negeri hanya lips service. Faktanya, negeri ini belum mampu lepas dari jeratan strategi ekonomi liberal ala kapitalis global. Lalu, sampai kapan negeri gemah ripah loh jinawi ini bergantung pada asing?
Mustahil rasanya terlepas dari impor, bahkan impor seolah menjadi tradisi. Sebab kebijakan impor tidak lepas dari liberalisasi ekonomi yang diadopsi negeri ini. Paradigma ekonomi neoliberalisme memaksa negara berkembang menjadi fasilitator dan regulator bagi kepentingan kapitalis global, tak terkecuali Indonesia.
Pasar bebas dan perdagangan bebas sebagai fokus ekonomi neoliberalisme, sukses merobohkan berbagai hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi. Alhasil, berbagai bentuk perjanjian perdagangan bebas pun dipaksakan melalui lembaga dunia seperti World Trade Organization (WTO).
Lembaga dunia ini memaksa negara-negara berkembang dan miskin untuk membuka pasar bagi produk-produk asing. Padahal produsen lokal belum memiliki kapasitas untuk berkompetisi dengan produk asing. Alhasil, pasar bebas seolah menjadi ring tinju bagi kekuatan ekonomi yang jelas timpang, antara negara maju dan negara berkembang-miskin.
Jelas, ekonomi neoliberalisme menjadikan negeri ini sebagai konsumen dari berbagai komoditas dan investasi negara-negara maju. Di sisi lain, kebijakan ekonomi neoliberalisme membuat negeri ini kesulitan untuk membangun fondasi perekonomian yang kokoh dan tangguh. Sebab perekonomi terus bergantung kepada negara-negara industri maju. Alhasil, mustahil menjadi negara yang memiliki industri yang kokoh, mandiri dan berpengaruh, selama hegemoni kapitalisme-neoliberalisme mencengkeram negeri ini.
