Omicron Mengintai, Kebijakan Tuan Penguasa kok Malah Tebang Pilih?
Pemerintah kembali membuka pintu masuk kedatangan internasional bagi seluruh negara. Kebijakan ini berdasarkan hasil keputusan bersama dalam rapat terbatas pada 10 Januari 2022, dan tertuang dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 02 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.
Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, kebijakan tersebut diambil mengingat varian Omicron sudah meluas ke 150 negara dari total 195 negara di dunia per 10 Januari 2022. Selain itu, jika pengaturan pembatasan sejumlah negara ini tetap ada, maka akan menyulitkan lalu lintas negara yang masih diperlukan untuk mempertahankan stabilitas negara untuk pemulihan ekonomi nasional. (Kompas.com, 15/1/2022).
Lucunya negeri ini, saat kasus Covid-19 Omicron di Indonesia tengah meningkat, alih-alih melakukan pengetatan, pemerintah justru melakukan pelonggaran masuk bagi WNA. Apalagi santer prediksi pemerintah bahwa penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia akan mengalami puncaknya pada pertengahan Februari atau awal Maret 2022. (tempo.co, 16/1/2022).
Di sisi lain, pemerintah malah menerapkan sejumlah aturan yang membatasi mobilitas rakyat, salah satunya melarang masyarakat umum ke luar negeri. Bahkan terbaru, pemerintah akan memperketat syarat masuk warga ke fasilitas publik. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut hanya yang sudah vaksin dua kali yang dapat beraktivitas di tempat publik. (tempo.co, 17/1/2022).
Lagi, dengan dalih pemulihan ekonomi, tuan penguasa kembali mengambil kebijakan yang mengancam nyawa rakyat. Mirisnya, sejak pandemi melanda, tuan penguasa kerap inkonsisten dan tebang pilih dalam menerapkan kebijakan untuk menuntaskan pandemi. Kebijakan yang lahir justru kerap berbasis pada kepentingan ekonomi yang diberlakukan dengan mengabaikan kemaslahatan rakyat.
Menilik ketidaktegasan penguasa dalam mengambil kebijakan untuk menuntaskan pandemi. Bukan mustahil Indonesia akan kembali diterjang gelombang Covid-19, mengingat penguasa terus-menerus mengganti kebijakan dengan dalih pemulihan ekonomi. Dapat ditebak, ujung-ujungnya rakyat lagi yang menjadi korban.
Andai saja penguasa mau memahami, bahwa rakyat merupakan amanah yang harus mereka jaga. Sebuah amanah yang memiliki konsekuensi berat yang berbuah surga atau neraka. Sebab kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.
Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.” (HR. Abu Dawud).
Alhasil, seorang negarawan sejati, seorang pemimpin sejati, semestinya tidak semata-mata mementingkan masalah ekonomi. Apalagi dalam pandangan Islam, nyawa seorang muslim lebih berharga dari dunia dan seisinya. Keselamatan rakyat jelas menjadi hal paling utama bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin semestinya cerdas, tegas, dan tepat dalam mengambil kebijakan.
Tuan penguasa negeri ini sepatutnya mengambil contoh dari Khalifah Umar bin Khattab r.a. dalam mengambil kebijakan. Khalifah Umar r.a. bersegera menutup pintu negeri Syam saat terjadi wabah Thaun. Kebijakan ini beliau ambil berlandaskan sabda Rasulullah Saw, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Namun, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR. Bukhari).
Jelas, seorang pemimpin sejati tidak boleh mementingkan masalah ekonomi semata, saat wabah justru mengancam nyawa rakyat. Ekonomi terpuruk dapat diperbaiki, tetapi nyawa rakyat yang hilang ke mana mau dicari? Di satu sisi, seorang pemimpin sejati pastinya akan mengerahkan segala upayanya secara sungguh-sungguh untuk mengakhiri pandemi. Bukan hanya melahirkan kebijakan inkonsisten, tambal sulam, dan tebang pilih tanpa solusi. Wallahu a’lam bisshawab.
Jannatu Naflah, Muslimah Peduli Negeri.
