Amerika Veto PBB Gagalkan Upaya Gencatan Senjata di Gaza

New York (SI Online) – Dewan Keamanan PBB untuk kedua kalinya gagal meloloskan rancangan resolusi mendesak gencatan senjata di Gaza karena Amerika Serikat menggunakan hak vetonya.

Padahal Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan keras bahwa tidak ada perlindungan efektif bagi warga sipil di Gaza dan tidak ada tempat yang aman di Jalur Gaza.

Dalam versi finalnya, rancangan resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera karena alasan kemanusiaan di Gaza dan situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza.

Draft singkat resolusi menyerukan perlindungan warga sipil dan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera dan memastikan akses bantuan kemanusiaan.

Beberapa jam sebelum voting di Dewan Keamanan, Guterres menegaskan bahwa 85% penduduk Jalur Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka tanpa kebutuhan hidup minimum, hal ini menunjukkan bahwa PBB berkomitmen dan berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kepada penduduk di Jalur Gaza. Namun ada kekhawatiran akan runtuhnya sistem dukungan kemanusiaan di Gaza, yang akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan.

Guterres menambahkan bahwa sistem kesehatan di Gaza sedang runtuh sementara kebutuhan meningkat dan makanan untuk masyarakat Gaza semakin menipis. Menurut Program Pangan Dunia (ILO) ada risiko kelaparan yang serius. Kondisi yang diperlukan untuk mengatasi krisis untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang efektif ke Gaza sudah tidak mungkin lagi.

Dia memprediksi situasi di Gaza akan menyebabkan kehancuran total, mengganggu sistem publik, meningkatkan tekanan untuk eksodus massal ke Mesir. Pembatasan yang diberlakukan oleh Israel di Gaza akan mempersulit organisasi-organisasi PBB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendorongnya untuk menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB, mengutip Pasal 99. “Karena kita telah sampai pada titik puncaknya.”

Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dampak yang terjadi di Gaza akan berdampak buruk terhadap keamanan seluruh wilayah. Kita telah menyaksikan penyebaran apa yang terjadi di Gaza ke Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Suriah, dan wilayah-wilayah yang diduduki Israel, Irak dan Yaman.

Lebih dari 130 pekerja PBB terbunuh, yang merupakan korban jiwa terbesar dalam sejarah organisasi internasional tersebut. Ancaman terhadap pekerja PBB di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya.

Sementara itu perwakilan Qatar untuk PBB, Sheikha Alia Ahmed bin Saif Al Thani, menekankan bahwa negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk menolak pembenaran Israel atas agresi mereka terhadap Jalur Gaza dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan yang mendesak bagi Gaza. Warga Jalur Gaza juga memuji keberhasilan upaya negara-negara mediasi yang berujung pada gencatan senjata.

Perwakilan Qatar menambahkan dalam pidatonya di sesi sidang DK PBB tersebut bahwa negara-negara Teluk menolak tindakan Israel untuk menggusur penduduk Jalur Gaza dan menyerukan Dewan Keamanan untuk mengadopsi rancangan resolusi yang diajukan oleh kelompok Arab, dan pada saat yang sama kali memuji langkah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggunakan Pasal 99.

Di lain pihak, Robert Wood, wakil perwakilan AS di Dewan Keamanan, menilai bahwa seruan segera melakukan gencatan senjata hanya akan menabur benih perang berikutnya. Washington menginginkan masa depan di mana Hamas tidak ada. Jika masih ada maka itu masih menjadi ancaman bagi Israel dan menguasai Gaza.

Dmitry Polyansky, wakil delegasi Rusia untuk PBB, menilai bahwa Dewan Keamanan gagal mengambil resolusi mengikat yang mencakup menuntut para pihak untuk mengakhiri kekerasan di Gaza. Pengisiran warga Palestina bertujuan membuat mereka memilih antara meninggalkan tanah air mereka atau mati.

Tunda Voting

Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB ditunda hari Jumat yang mendesak gencatan senjata segera karena alasan kemanusiaan di Gaza selama beberapa jam setelah jadwal pertemuan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dengan para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Qatar, Yordania, Otoritas Palestina, dan Menteri Luar Negeri Turki.

Uni Emirat Arab menyiapkan rancangan resolusi yang akan diajukan ke Dewan Keamanan untuk dilakukan pemungutan suara hari ini, menyusul pesan Guterres yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut apa yang dilaporkan oleh kepresidenan Dewan Keamanan di Ekuador.

Juru bicara Guterres Stephane Dujarric berkomentar, “Kami berharap Dewan Keamanan akan menerima seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Sekretaris Jenderal telah berbicara sejak Rabu lalu dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris. Menteri Luar Negeri David Cameron, dan dengan sejumlah negara Arab.

Rabu lalu, Guterres mengirim surat ke Dewan Keamanan di mana ia menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang memungkinkan “menarik perhatian” Dewan Keamanan pada sebuah isu yang bisa membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.” Dalam aktivasi pertama artikel ini dalam beberapa dekade, yang membuat marah Israel.

“Dengan pemboman yang terus-menerus terhadap pasukan Israel, dan tidak adanya tempat berlindung atau tingkat kelangsungan hidup yang minimum, saya memperkirakan akan terjadi kehancuran total sistem publik; karena keadaan yang sangat mendesak, sehingga tidak mungkin (memberikan) bantuan kemanusiaan, meskipun terbatas.” ujar Guterres.

Dia memperbarui seruannya untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan untuk menghindari “konsekuensi yang tidak dapat diubah bagi rakyat Palestina dan bagi perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

sumber: infopalestina