Anies Presiden, Jutaan TKI/TKW di Malaysia Akan Bekerja di Tanah Air
Pembangunan yang pesat di Malaysia adalah menjadi faktor utama penyebab jutaaan buruh kasar, pembantu rumah tangga dan pekerja 3D (kotor, susah dan bahaya) dari Indonesia mencari rezeki di sana.
Sampai saat ini terdapat jutaan orang WNI yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Malaysia. Di tanah air orang masih antri berbondong-bondong ingin mencari rezeki di Malaysia karena kurangnya lapangan pekerjaan di tanah air disamping gaji buruh di ibu pertiwi yang tidak manusiawi.
Bahkan di beberapa tempat Indonesia gaji upah pembantu rumah dan buruh kasar sangat menyedihkan dimana manusia hampir saja berada di tahap hamba abdi yang terpaksa harus bekerja dengan upah yang sedikit.
Konsep pemerintahan Anies jika jadi Presiden nanti adalah pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien sehingga bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan untuk anak bangsa sendiri.
Anies berjanji akan membangun infrastruktur yang modern di 40 kota setara Jakarta sehingga Jakarta bukan lagi satu-satunya tempat anak bangsa mencari rezeki.
Dalam kampanyenya Anies berjanji akan membangun nfrastruktur di semua Kabupaten dan Propinsi yang secara otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa bukan untuk orang asing dan aseng tentunya.
Jika mayoritas orang Indonesia sudah ada pekerjaan, maka ia akan membuka sektor ekonomi lainnya seperti warung, toko, hotel dan investasi lainnya.
Konsep pengelolaan duit pajak rakyat oleh pemerintahan Anies nanti adalah bersifat tepat guna karena ia akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru bagi anak bangsa sendiri.
Dan kalau kita lihat konsep ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dimana dominasi kekayaan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil elit saja.
Sebanyak 385 Triliun utang luar negeri kementerian pertahanan menurut Sri Mulyani.
Proyek food estate yang gagal dan menghabiskan uang rakyat 108,8 triliun serta merusak alam sekitar yang banyak dikritik oleh aktifis lingkungan Indonesia dan dunia.
Seorang Prabowo yang memiliki 340.000 hektar tanah disaat jutaan rakyat Indonesia tidak memiliki tanah. Semua itu tidak memberi dampak yang berarti terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan sejauh ini.
