‘Asal Bukan Anies’

Ketika zaman penjajahan kolonial dulu, slogan “merdeka atau mati” selalu menjadi adagium penyemangat besar bagi para pahlawan pejuang hingga rakyat jelata di seluruh pelosok wilayah Republik ini untuk berperang melawannya dengan penuh heroisme luar biasa. Sekalipun, hanya dengan membawa sepotong senjata bambu runcing. Adagium itu tidak hanya sekadar berada di ghirah pikiran dan hati, ekspresi curahan dengan dan di coretan graviti di tembok bangunan di setiap sudut kota yang kondisinya porak poranda karena perang, tapi juga sudah menjadi niat dan tujuan akhir perjuangan dan perlawanan rakyat itu sendiri: jihadul fii sabilillah. Tapi jika pemeo atau adagium itu dipadankan dengan refleksi sekarang demi adanya pilihan berganti pemeo dari “merdeka atau mati” itu menjadi “perubahan atau mati” , katakanlah, yang menandai tengah berkobar dan berkibar ghirah euforia politik dan menjadi tujuan akhir partai-partai Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) memenangkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden yang kelak akan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia: rasa-rasanya itu pun sebagai sesuatu yang bukan terlalu dinaifkan dan dinafikan. Itu dikarenakan oleh Anies pun dikemukakan seandainya pilihan pengorbanan berjuang dan perjuangan rakyat itu harus sampai mati, apakah itu berarti harapan dan impian rakyat dalam mewujudkan perubahan itu hal yang sangat sia-sia? Akankah percuma saja? Tentu saja tidak! Bahkan, dia akan menjadi pemicu, pemantik dan pendulum gerakan perlawanan spiritualitas rakyat -lebih berkeadaban dan bermartabat ketimbang kegelimangan materialiistik hedonisme—yang akan semakin besar dan bertambah besar lagi untuk menuntut hak kedaulatannya sebagaimana tuntunan, amanah dan tuntutan hukum landasan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Muara akhirnya, jika upaya penegakan demokrasi itu tidak dilaksanakan —pengorbanan sampai harus mati pun—akan lebih realistik dan akan “dibayar tunai” dengan terjadinya datangnya bak tsunami mengalirkan suatu kekuatan gelombang badai people power! Yang akibatnya kita semua tahu negeri ini bakal mengenaskan! Karenanya perubahan tanpa anarkisme itu akan dijamin oleh Anies dengan penuh komitmen, trustment dan amanah. Justru ini yang terlalu dinaifkan dan dinafikan, jika perubahan itu dibiarkan hanya dan sekadar menjadi euforia pemeo dan adagium saja. Bagi Anies perubahan itu kemudian sebagai kewajiban yang harus dibuktikan secara fakta faktual nyata. Sehingga, kelak perubahan itu akan menjelma menjadi “rekam jejak” yang secara historis bisa dibanggakan sekaligus dipertanggungjawabkan. Bahkan, keberhasilan itu dapat menjadi monumen: bagian sangat penting dari entitas dan esensialitas momentum kenyataan atas adanya arus besar perubahan itu. Dan Itu telah dibuktikan oleh Anies ketika meraih keberhasilan itu memimpin Jakarta. Maka, itulah sinonimnya kenapa jika penjajah kolonial dulu terus-menerus berusaha dengan segala daya upaya mengeliminasi peraihan kemerdekaan Indonesia. Padahal, sudah diproklamasikan oleh Soekarno Hatta mewakili atas nama bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 itu ke seluruh dunia. Demikian juga rezim penguasa Jokowi, bersama partai oligarki, oligarki korporasi, orelpol artifisial bayaran, hingga pengerahan para buzzeRp “berkeroyokan” selalu berupaya dengan pelbagai dan segala cara bagaimana berusaha mengeliminasi keberhasilan Anies membuat Jakarta menjadi kota berkemajuan, berkesetaraan, berkeadilan, berkesejahteraan dan berkesatuan itu menjadi tidak “nyata” alias hazard di mata publik. Itu semua dianggap sebagai zonk, tidak ada entitas dan esensialitas perubahan Jakarta itu ada pada kenyataannya, bahkan narasi yang bersifat intelektualitas dari Anies yang sudah diakui dan mendapatkan penghargaan dunia internasional dari lembaga-lembaga terhormat dengan pelbagai keahlian di bermacam bidang pembangunan kota di-bully dengan narasi tak masuk akal dan non akademis yang tak sepadan dengan pikiran mereka: “Anies hanya pandai bermain makna kata-kata, tetapi sesungguhnya tidak bisa bekerja”. Ketika sampai selepas Anies dari jabatan Gubernur, kemudian diusung dan dipilih oleh partai Nasdem dalam Kongres Nasionalnya di JCC di awal tahun lalu dan dideklarasikan secara de jure didukung oleh dua partai lagi partai Demokrat dan PKS dalam kerangka memenuhi persyaratan PT 20%, ternyata kualifikasi cara mengeliminasi Anies masih dan terus berjalan tanpa henti: tidak lagi dengan cara dan upaya mengeliminasi kinerja Anies di Jakarta, sekarang malah dilakukan pelbagai upaya dan cara penjegalan agar Anies tidak jadi bacalon Presiden 2024. Pelbagai upaya dan cara penjegalan bacalon Presiden itu sudah diakui oleh pakar ahli tata negara Prof. DR Indrayana —dan banyak lagi dari lebih ribuan para pakar politik ekonomi, hukum dan sosial lainnya — ketika beliau berinisiasi mempublikasikan melalui surat pernyataannya yang secara sistematis, masif dan terstruktur ada sepuluh pengkondisian peristiwa penjegalan terhadap Anies yang tidak perlu disebutkan lagi di sini karena akan sangat mudah di searching di Google dan sudah viral di media sosial. Dan justru upaya dan cara penjegalan terhadap Anies itu sudah dan terus berlanjut malah bertambah ke urutan 11, dan ini tengah dilakukan oleh Jokowi sendiri secara langsung yang ironisnya masih menjabat Presiden dengan segala kekuasaannya meng-endoorsment eks partai oligarki yang 2019 lalu mendukungnya di pemerintahannya dalam mempengaruhi dan turut menentukan koalisi partai-partai maupun bacalon Presidennya. Seperti ingin menunjukkan persepsi aliansi ke jejaring politiknya dan publik yang penting dan pada pokoknya : “Asal Bukan Anies”. Jokowi sampai “tangannya blepotan oleh kotoran politiknya” menghadang dengan menggadang dua lapis koalisi parpol dan bacalon Presiden dengan sasaran target Anies akan kalah dalam konstetasi Pilpres 2024 nanti: Pertama, lapisan utama sebagai target pemenang, adalah koalisi PDIP dengan partai manapun dari anggota eks koalisi partai oligarki dengan mengusung bacalon Presiden Ganjar Pranowo dengan bacawapres yang masih dirahasiakan dikarenakan KPP dengan Anies pun masih merahasiakannya. Kedua, lapisan reserve dan atau buffer, —tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa saja keluar sebagai pemenang—, terdiri dari juga masih diikuti oleh koalisi eks partai oligarki ditambah satu partai besar lagi, yaitu hadirnya partai Gerindra, yang justru pada Pilpres 2019 menjadi lawan politik Jokowi dengan mengusung bacalon Prabowo Subianto dengan bacawapres juga masih dirahasiakannya. Dengan menjalankan two-tier political strategy ini dimungkinkan adanya upaya penghadangan dan penjegalan berlapis terhadap kemenangan Anies yang secara logis matematis sudah diperhitungkan, yaitu dengan melakukan “politik pengeroyokan”(political harrasment): Dimaksudkan dengan peserta tiga koalisi partai mereka mentargetkan kemenangan dengan tidak langsung di satu putaran. Diskenariokan Pilpres akan berlangsung dengan dua putaran jika koalisi lapis pertama menang dan lapis kedua kalah, maka fungsi reserve dan atau buffer koalisi partai lapis kedua itu berjalan difungsikan. Demikian juga akan menjadi kombinasi fungsi dan peran yang sama bagi sebaliknya. Ketahanan pemenangan strategi dua lapis juga dimaksudkan untuk memecah belah suara peserta pemilih yang di 2024 nanti 60-70% adalah usia muda sampai dengan produktif. Juga untuk memecah suara yang dicap oleh mereka sebagai politik identitas yang memang sengaja selalu digembar-digemborkan dengan derivatif politiknya stigmatisasi Islamofobia, yaitu yang sesungguhnya memiliki tujuan pemecahbelahan suara mayoritas umat Islam yang sudah pasti terakumulasi seluruhnya kepada Anies dan KPP. Yang jelas, adanya pengaruh dan turut campur langsung Presiden kepada dua lapis partai koaliasi dengan bacalon Presiden nya masing-masing sesungguhnya itu merupakan pelanggaran nyata dan berat terhadap etika politik dalam penegakkan hukum demokrasi. Tetapi sekali lagi, lembaga yang berkewenangan terhadap ini, yaitu DPR dan MPR itu tengah terpuruk loyo dan tumpul dikarenakan terkooptasi kepentingan partainya yang dikatrol oleh para Ketumnya yang terkatrol pula oleh Jokowi selaku Presiden yang sudah pasti tengah dan telah dibekingi dari belakang oleh kepentingan oligarki korporasi. Dan adanya strategi ketahanan politik dua lapis untuk pemenangan, alias strategi “politik pengeroyokan” itu sudah pasti disetujui dan telah membuat “sumringah” kumpulan oligarki korporasi untuk menyediakan finansial talangan yang sungguh luar biasa besar sebagai “sumber dan guna daya lain” semakin bernyali dan “nyata” mewujudkan tujuan “Asal Bukan Anies” tadi. Di samping, dampak efek penularannya yang merusak yang berbahaya, terlebih ketika lembaga kepresidenan itu sudah mempengaruhi dan turut mencampuri —ketika kondisi negara sudah cenderung otoritarian menjadikan sistem sentralisasi komandonya berasal dan di bawah kendali Istana — dari lembaga legislasi, yudikasi, hingga MK dan MA, para lembaga komisi-komisi tinggi negara, termasuk lembaga ketahanan dan keamanan, yaitu TNI dan Polri, juga lembaga-lembaga kementerian di kabinetnya dipastikan akan turut pula mempengaruhi dan mencampuri urusan Pemilu dan Pilpres 2024, seluruhnya condong dan cenderung akan menjadi “kepanjangan tangan” Jokowi yang akan diteruskan melalui partai-partai yang notabene pendukung pemerintah yang turut memfasilitasi secara langsung atau pun tidak langsung demi kepentingan dan tujuan “Asal Bukan Anies” tadi. Dan indikasi kecenderungan itu sudah jelas di permukaan: ada upaya pengkonsolidasian kepala desa, ada pembentukan Polisi RW, bacapres yang sudah dideklarasikan oleh partainya hingga kini belum melepaskan jabatannya, dsb-nya yang membuat proses semakin tidak netral dan mengurangi nilai independennya. Akhirnya, ini yang paling sangat berbahaya dampak politiknya, adalah kualifikasi penjegalan Anies di urutan ke-12 dan 13, sebagai berikut: Ke-12, adalah terkait urusan dan masalah tata-kelola struktural pemungutan suara yang hingga TPS menjadi peran fungsional KPU dan Bawaslu. Yang berkaca dan mengambil pengalaman di Pilpres 2019 telah terjadi begitu masif, sistemik dan strukturnya kecurangan. Termasuk, harus mengorbankan sekitar 600 lebih petugas KPPS itu tewas penyebabnya hanya dianggap karena kelelahan? Tanpa upaya forensik lanjutan yang bakal mengidentifikasi apa-apa penyebab kematiannya itu? Adanya kenaikan anggaran Pemilu dan Pilpres 2024 pun masih belum menunjukkan indikasi adanya jaminan Pemilu dan atau Pilpres 2024?akan berlangsung jujur dan adil. Padahal, dengan kepesatan teknologi digital untuk mensistemisasi hasil pemungutan suara sebagai upaya perbaikan an sich yang terbaru dan dapat diandalkan validitasnya masih belum ada dan ditemukan. Jadi, ini bakal masih mengintai betapa beraneka ragam kecurangan-kecurangan itu yang akan lebih massif, sistemik dan terstruktur masih sangat bisa bakal terjadi. Urutan ke-13, adalah sudah tentu adalah adanya praktik “money politic” . Yang sengaja dibiarkan dan dilakukan pembiaran tumbuh suburnya seolah “kebusukan” dan “kelicikannya” sudah menjadi hal imbalan biasa seolah tidak lagi dianggap sebagai pengabaian kultur, habbit dan atitude. Bukti fakta faktualnya, kecenderungan praktik money politic itu secara terselubung maupun terbuka secara terang-terangan dilakukan sudah semenjak jauh waktunya di luar masa-masa perhelatan kampanye Pilpres 2024. Jadi, urutan 1-10 penjegalan Anies sebagaimana dipublikasikan Prof. Indrayana ditambah tiga poin lagi hingga menjadi 13, adalah secara logis matematis dan diyakini sungguh sangat ekstrem mengerikan dan membahayakan itu ternyata labih dari sekadar massif, sistemik dan terstruktur, tetapi juga dikategorikan “bakal menghalalkan segala cara”, sekali lagi demi dan demi kepentingan serta tujuan Asal Bukan Anies” itu. Pertanyaannya, kembali ke semula perihal pemeo dan adagium tadi: sudah haruskah kini pemeo-adagium dijadikan implementasi keniscayaan kejuangan dan perjuangan yang luar biasa demi pergantian pemeo-adagium dari “merdeka atau mati” kepada demi “perubahan atau mati?! Wallahua’lam Bishawab. [] Mustikasari-Bekasi, 16 Mei 2024 Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan.

SHARE:

Artikel Terkait

Anies Baswedan: Seorang Pemimpin Harus Punya Nilai Bukan Program Belaka

Insyaallah Anies Akan Bentuk Ormas

Jangan Minta Anies Arahkan Pilihan untuk Pilgub Jakarta

Anies dan Reformasi Kebaruan Partai Politik