BPK: Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Bermasalah Senilai Rp31,34 Triliun

Hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi mengungkap permasalahan seperti kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai UU Cipta Kerja dan turunannya.

Selain itu, hasil pemeriksaan prioritas nasional juga mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan.

Sementara hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM turut mengungkap permasalahan mulai dari Program Kartu Prakerja hingga alokasi dan distribusi vaksin covid-19.

Secara rinci, bantuan Program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta senilai Rp289,85 miliar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. Sebab, dana tersebut diterima oleh pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta per bulan.

Lalu, BPK menilai logistik dan sarana prasarana vaksin Covid-19 belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai kondisi terkini, serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

red: a.syakira