China Klaim Junjung Tinggi HAM, Aktivis: Bagaimana Nasib Uighur dan Tibet?
Beijing (SI Online) – Peringatan 50 tahun keanggotaan China di PBB, yang dirayakan minggu ini dengan pidato oleh Presiden Xi Jinping, mengklaim bahwa Beijing telah “merintis jalan dalam pengembangan hak asasi manusia”.
Namun, sejumlah pihak menyangsikan niat China dalam menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam negeri. Keraguan ini muncul mengingat nasib orang Tibet dan Uighur.
“Selama 50 tahun ini, orang-orang China telah menjunjung tinggi otoritas dan kesucian PBB dan mempraktikkan multilateralisme, dan kerja sama China dengan PBB telah semakin dalam,” kata Jinping di Beijing.
Namun, bagi orang Tibet dan Uighur, yang telah menanggung beban kebijakan represif etnis minoritas China selama beberapa dekade, hampir tidak ada yang perlu dirayakan tentang setengah abad bergabungnya China di PBB, karena Beijing dituding tidak menjunjung prinsip-prinsip utama dalam Piagam PBB.
“Meskipun menjadi anggota PBB dan Dewan Hak Asasi Manusianya, China telah mengabaikan aturan, norma, dan kritik internasional atas pelanggaran haknya sendiri,” kata Nury Turkel, wakil ketua Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), seperti dikutip dari Radio Free Asia, Ahad (31/10/2021).
“China telah berusaha untuk melemahkan dan menumbangkan sistem dan norma-norma HAM internasional di PBB dengan menyatakan bahwa kemajuan ekonomi harus mendahului penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan beragama,” lanjutnya.
“China tidak hanya berupaya meminimalkan pengawasan internasional atas pelanggaran hak asasi manusianya – khususnya kampanye genosida terhadap Uighur – tetapi juga untuk memajukan upayanya untuk mempromosikan konsep hak asasi manusia yang menyimpang di forum internasional,” tambah Turkel.
Pihak berwenang China telah membuat orang Uighur dan minoritas Turki lainnya di wilayah barat laut Xinjiang ditangkap secara sewenang-wenang, pembatasan praktik dan budaya keagamaan, sistem pengawasan digital yang luas yang memantau setiap gerakan mereka, dan kehadiran polisi yang luas.
Michelle Bachelet, Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR), telah bernegosiasi dengan China tanpa hasil selama sekitar tiga tahun untuk mendapatkan akses tak terbatas ke Xinjiang untuk penilaian independen dan komprehensif tentang situasi hak di sana.
“Ini sama dengan pengakuan, setelah hampir tiga tahun, bahwa permintaannya tidak dipenuhi oleh otoritas China,” kata Sarah Brooks, Direktur Program di Layanan Internasional untuk HAM, sebuah LSM yang berbasis di Jenewa.
