Datangi PP Muhammadiyah, Densus 88 Minta Bantuan Penanganan Radikalisme
Yogyakarta (SI Online) – Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Marthinus Hukom meminta bantuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penanganan radikalisme dan terorisme di Tanah Air.
“Agar penanganan radikalisme dan terorisme ini tidak semata-mata dari perspektif kami dari penegak hukum, tapi ada perspektif yang lebih luas lagi supaya kami bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih akurat,” kata Marthinus Hukom seusai bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Selasa (28/03/2023) seperti dilansir ANTARA.
Kepada Haedar Nashir, Marthinus mengaku telah memohon agar PP Muhammadiyah ikut terlibat secara struktural maupun kultural dalam penanganan radikalisme dan terorisme.
Marthinus mengakui, Densus 88 tidak bisa sendirian dalam menjalankan tugasnya.
“Tadi saya sudah memohon kepada beliau (Haedar Nashir) bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami ingin Muhammadiyah hadir baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural adalah kami ada bersama-sama, sedangkan secara kultural nilai-nilai Muhammadiyah kita sebarkan kepada seluruh umat agar yang sudah keluar dari cara berpikir dan semakin jauh dari kultur kita bisa kita intervensi,” kata dia.
Selain itu, dalam momentum Ramadhan, Marthinus menambahkan bahwa kedatangannya ke Muhammadiyah adalah untuk meminta tausiyah mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi Islam tertua yang telah membangun dasar-dasar moral bangsa.
“Kami datang ke sini untuk meminta tausiyah kepada bapak-bapak senior Muhammadiyah supaya kami bisa lebih memiliki dasar moral kuat untuk penanganan terorisme dan radikalisme,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan agar penindakan kasus terorisme dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang jelas dengan prinsip-prinsip keadilan dan objektif.
Menurut Haedar, terjadinya tindakan teror tidak semata-mata berlatar belakang ideologi dan agama.
Situasi kondisi sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya, kata dia, juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan teror.
Oleh karena itu, Haedar menuturkan dalam melakukan pencegahan memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan.
