Debat Antar-Cawapres: Sandi Jangan Lupa, Kyai Ma’ruf Amin Adalah Politisi
- Dari rekam jejak keduanya sangat jelas secara politik Ma’ruf lebih berpengalaman dalam dunia politik. Hal ini menjelaskan mengapa dalam berbagai statemen maupun manuvernya, Ma’ruf terkesan jauh lebih politis, ketimbang Sandi.
Setelah bertemu Jokowi, PBNU melakukan pertemuan. Salah seorang Ketua PBNU Robikin Emhas menyampaikan sikap NU secara tegas. “Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya,” kata Robikin.
Mahfud MD belakangan mengaku dia mendapat informasi, bahwa pesan Robikin itu didiktekan oleh Ma’ruf Amin. Jokowi tunduk pada tekanan PBNU dan akhirnya menunjuk Ma’ruf Amin menjadi cawapres.
Setelah terpilih dan didaftarkan secara resmi sebagai cawapres, Ma’ruf Amin tak langsung melepas jabatannya sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI.
Baru setelah mendapat desakan dari berbagai kalangan, Ma’ruf melepas jabatan sebagai Ketua Umum MUI pada tanggal 28 Agustus 2018. Dalam penjelasan kepada media Wakil Ketua Umum MUI Zainud Tauhid menyebutnya bukan mundur, tapi non aktif. Jabatan Rais Aam PBNU juga dilepasnya pada tanggal 22 September 2018.
Mengikuti proses terpilihnya Ma’ruf, dan berbagai tekanan PBNU kepada Jokowi, menjadi sangat menarik ketika dia mengatakan tidak terlalu berminat menjadi cawapres.
“Saya dibilang sudah tua saja mau jadi cawapres. Saya sebenarnya tidak mau, saya lebih nyaman jadi Rais Aam PBNU dan Ketum Majelis Ulama Indonesia. Tapi didorong oleh banyak pihak, oleh banyak ulama,” kata Ma’ruf.
Hanya seorang politisi kawakan yang bisa berbicara seperti itu. Seorang ulama tidak mungkin mengatakan sesuatu, tidak berdasarkan fakta.
Bandingkan dengan sikap Sandi. Dia langsung mengundurkan diri sebagai Wagub DKI ketika dipilih Prabowo sebagai cawapres. Padahal aturan perundang-undangan memungkinkannya cuti.
“Filosofinya itu saya bilang nggak bisa disambi, ini tugasnya berat banget, DKI-nya berat, dan kalau saya tetep di DKI kan mempolitisasi DKI, nggak fair buat DKI,” ujarnya.
