Diplomat Perempuan Indonesia Bungkam PM Vanuatu di Sidang PBB
Jakarta (SI Online) – Negara kecil di kawasan Pasifik, Vanuatu, kembali menyinggung soal pelanggaran HAM di Papua Barat dalam sidang umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman bahkan meminta agar Komisi HAM PBB datang langsung ke Papua untuk mengecek dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.
Selain itu PM Republik Vanuatu mengatakan bahwa sebenarnya perkumpulan negara di Pasifik memintar agar PBB meminta kepada pemerintah Indonesia agar perwakilan PBB bisa berkantor di sana.
Tudingan ini kemudian dijawab tegas oleh diplomat RI yang menjadi delegasi Indonesia dalam sidang itu. Sekretaris ketiga Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York Sindy Nur Fitri menyayangkan sikap Vanuatu yang terus-menerus ikut campur urusan Indonesia.
“Vanuatu terus-menerus menggunakan forum ini untuk mengganggu kedaulatan negara lain dan menyerang dengan motif politik yang tidak baik,” kata Sindy sebagaimana dikutip dari akun YouTube MOFA Indonesia.
“Vanuatu seolah-olah peduli isu HAM namun sebenarnya HAM yang mereka ungkap adalah sesuatu yang diputarbalikkan,” lanjut dia.
Buktinya, kata diplomat tersebut, Vanuatu tidak mengkritik tindakan kejam separatis KKB Papua yang justru membunuh guru, tenaga kesehatan hingga pekerja pembangunan di kawasan Papua. Anehnya, kondisi ini kata dia seperti tak dianggap Vanuatu. Hal itu membuktikan bahwa negara tersebut tak paham kondisi seutuhnya di Papua
Diketahui bahwa bukan kali ini Vanuatu menyampaikan sikap soal pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal tersebut di forum yang sama selalu ditangkis para diplomat Indonesia.
Republik Vanuatu, dikutip dari Wikipedia, adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Vanuatu dihuni oleh bangsa Melanesia.
Negara kecil ini diketahui sebagai pelindung gerakan separatis Papua merdeka. Salah satu gerakan separatis Papua didirikan di negara ini, yakni West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) pada 2005 lalu. Organisasi itu beroperasi di wilayah perbatasan Papua Nugini-Indonesia.
red: farah abdillah
