NASIONAL

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Fadli Zon Luncurkan Buku “Jubir Rakyat, Melawan Konsolidasi Oligarki”

Jakarta (SI Online) – Bertepatan dengan momen dua tahun pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Anggota DPR RI Fadli Zon meluncurkan buku berjudul “Jubir Rakyat, Melawan Konsolidasi Oligarki”.

“Buku setebal 453 halaman ini terbagi ke dalam 10 bab, berisi catatan-catatan kritis saya kepada pemerintah sejak Oktober 2019, ketika pasangan Jokowi-Ma’ruf dilantik,” ungkap Fadli dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Mengenai latar belakang peluncurkan buku, Fadli menjelaskan, sebagai anggota parlemen tugas dirinya adalah “le parle”, alias berbicara. Walaupun tidak boleh asal berbicara.

Menurut Waketum Partai Gerindra itu, apa yang disuarakannya sebagai anggota parlemen, setidaknya harus bertolak dari dua prinsip, yaitu pertama menyuarakan pikiran dan kegelisahan masyarakat; dan kedua, dilakukan untuk tujuan checks and balances, atau mengawasi cabang kekuasaan lain, terutama eksekutif.

“Dengan kata lain, tugas anggota parlemen adalah menjadi juru bicara rakyat, mengamplifikasi suara publik. Itu sebabnya, buku ini saya beri judul ‘Jubir Rakyat‘,” jelas Fadli.

Fadli berpandangan, parlemen bukanlah lembaga penasihat Presiden, apalagi lembaga pendukung Presiden. Konstitusi mengadakan parlemen justru untuk mengawasi, mengawal, serta mengontrol pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden.

Sehingga, jika lembaga parlemen, atau anggota parlemen gagal untuk bisa bersikap kritis terhadap pemerintah, kita sebenarnya sedang menarik jarum jam kembali ke belakang, mungkin lebih terbelakang dari posisi Volksraad di masa kolonial dulu.

“Sebab, anggota Volksraad saja dulu bisa bersikap kritis terhadap Belanda. Orang-orang seperti Soetardjo Kartohadikoesoemo, atau Mohammad Husni Thamrin, misalnya, dikenal sebagai para vokalis yang sangat kritis terhadap pemerintah kolonial,” kata Ketua BKSAP DPR itu.

Fadli menegaskan, tugas parlemen bukanlah menjadi stempelnya pemerintah. Tugas parlemen adalah mengawasi dan mengontrol pemerintah.

“Buku ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban saya sebagai anggota parlemen. Menghadapi konsolidasi oligarki, dengan segala keterbatasan, sebagai wakil rakyat, maka saya harus selalu berada di sisi rakyat, berpihak pada rakyat, menjadi juru bicara rakyat,” kata doktor lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.

red: farah abdillah

Artikel Terkait

Back to top button