Fadli Zon: Harusnya Isu Korupsi di Kemenag Dikedepankan, bukan Radikalisme

Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengritik isu radikalisme yang dikembangkan pemerintah hari-hari ini, terutama oleh Menteri Agama yang baru dalam Kabinet Jokowi.

Fadli mengkritik Jokowi yang telah memberikan fokus kerja Menag dengan isu radikalisme. Menurut dia, jika Presiden konsisten dengan agenda reformasi birokrasi mestinya isu korupsi yang dikeedapankan di Kemenag bukan soal radikalisme.

“Kalau Presiden konsisten dengan salah satu poin dalam pidato inagurasinya kemarin, mengenai agenda reformasi birokrasi, mestinya isu korupsi di @Kemenag_RI ini dikedepankan, bukan isu radikalisme,” ungkap Fadli melalui akun Twitter @fadlizon, Selasa 5 November 2019.

Cuitan anggota Komisi I DPR itu bukan tanpa alasan. Menurut Fadli, dalam periode terakhir Kemenag menjadi sorotan dalam isu korupsi. Tahun lalu, Fadli mencontohkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir Kemenag menempati urutan kedua sesudah Kementerian Perhubungan dalam jumlah pegawai yg terjerat tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Secara berturut-turut, meminjam data BKN, daftar kementerian yang pegawainya banyak terjerat Tipikor adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan Kementerian Ristek/Dikti. Ini tentu saja memprihatinkan,” ungkap mantan Wakil Ketua DPR Bidang Polkam itu.

Sebelumnya, Fadli yang baru disahkan sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu juga menyayangkan wacana dominan yang dilontarkan pemerintah di tengah ancaman resesi global justru soal radikalisme. Harusnya, kata fadli, pemerintah fokus pada soal ekonomi.

“Arahan Presiden kepada Menteri Agama untuk mengatasi radikalisme telah memancing debat tidak produktif ini. Apalagi, pada saat bersamaan Presiden memilih pensiunan jenderal sebagai Menteri Agama, bukan tokoh keagamaan sebagaimana yang terus berlangsung sejak Reformasi,” kata Fadli.

Soal radikalisme, Fadli berpandangan sebenarnya persoalan itu merupakan isu bersama. Dia menegaskan, siapapun yang ingin merongrong Pancasila dan mengancam keutuhan tenun kebangsaan pada dasarnya akan berhadapan dengan seluruh rakyat.

“Namun, rakyat banyak mafhum jika sejak lama isu ini telah dipergunakan oleh Pemerintah tdk pada tempatnya,” tandasnya.

red: shodiq ramadhan