Fadli Zon: Jumlah Petani Lebih dari 35 Juta Jiwa, tapi Terpinggirkan
Jakarta (SI Online) – Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon menyayangkan, meski jumlah petani Indonesia lebih dari 35 juta orang, namun keberadaan mereka terpinggirkan. Bahkan hingga level isu sekalipun.
“Pemerintah justru bukanlah isu-isu petani dan pertanian, melainkan malah ekonomi kreatif, ‘unicorn’, ‘decacorn’, Industri 4.0, dan sejenisnya,” ungkap Fadli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu malam (4/01/2020).
Lebih ironis lagi, lanjut Fadli, meski di satu sisi Pemerintah gemar menggembar-gemborkan isu ‘ekonomi kreatif’, pada ada dua orang petani di Aceh yang secara kreatif telah mengembangkan benih sendiri bagi komunitasnya, alih-alih mendapatkan perlindungan dan penghargaan, malah telah dikriminalisasi.
Padahal, dua petani Aceh itu bukanlah petani biasa. Gumarni adalah Koordinator Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Aceh, sementara Munirwan adalah ketua AB2TI Aceh Utara. Keduanya dijadikan tersangka dan ditahan pada Juli 2019 lalu. Meskipun belakangan Polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan bagi keduanya.
“Tak ada yang lebih ironis dari negeri agraris yang mengkriminalisasi petaninya sendiri,” kata Fadli.
Lebih lanjut Fadli menegaskan, sektor pertanian membutuhkan perbaikan segera. Sebab, sudah lama pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian posisinya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, dan kecenderungan tersebut tak berubah di era pemerintahan Jokowi.
Sebagai informasi, pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di era Jokowi berturut-turut adalah 3,75% (2015), 3,37% (2016), 3,87% (2017), dan 3,91% (2018). Padahal, di era pemerintahan SBY, sektor pertanian bisa tumbuh di atas angka 4 persen. Pada 2014, misalnya, angka pertumbuhan sektor pertanian masih 4,24%.
Menurut Anggota DPR itu, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani adalah reforma agraria. Lima tahun lalu Pemerintah menjanjikan akan mendistribusikan sembilan juta hektare lahan bagi petani. Sayangnya, agenda tersebut macet.
“Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sesudah lima tahun berlalu jumlah tanah yang berhasil didistribusikan ke masyarakat ternyata nol hektare. Data ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah sendiri. Sungguh ironis,” ungkap Fadli.
Red: shodiq ramadhan
