Fadli Zon: Kibarkan Bendera Putih, Kita Butuh Langkah Darurat Atasi Covid-19
Kelima, krisis ketersediaan vaksin. Hingga kini, jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin sekitar kurang dari 5 persen. Meski pada 30 Juni lalu Pemerintah mengumumkan telah menerima 118,7 juta dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca, namun jumlah ini jauh dari cukup untuk memvaksinasi 181,5 juta orang, atau 70 persen dari populasi.
Sebagai perbandingan, Kanada memiliki 338 juta dosis vaksin, atau lima kali dari jumlah populasi mereka. Inggris, memiliki jumlah vaksin 3,6 kali jumlah populasi, dan Amerika Serikat memiliki dosis vaksin dua kali lipat jumlah populasinya.
Dengan tingkat ketersediaan vaksin yang rendah, serta laju vaksinasi yang juga lambat, tanpa langkah luar biasa, kita tidak akan bisa menghadapi tsunami Covid-19.
Apalagi, angka-angka yang sejauh ini diumumkan Pemerintah diyakini tidak mewakili kondisi lapangan sebenarnya. Ada banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak bisa ditangani oleh Pemerintah.
Dengan alasan-alasan tadi, Pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa dan meminta bantuan dunia internasional. Kibarkan bendera putih dan buka tangan lebar menerima bantuan dari negara-negara sahabat apalagi yang sudah berhasil mengatasi pandemi. Kita sangat membutuhkan intervensi global untuk meredam jumlah korban lebih banyak.
Beberapa langkah lain yang harus segera dilakukan misalnya, segera tutup gerbang lalu lintas internasional sementara apalagi untuk TKA yang tidak esensial. Batasi mobilitas dan penerbangan domestik hanya untuk keperluan logistik dan kesehatan.
Saya usulkan agar Presiden langsung yang memimpin situasi darurat ini sehingga semua kementrian dan lembaga fokus menghadapi darurat pandemi bersama-sama. Koordinasi di satu komando kendali dari pusat hingga daerah. Penanganan Covid-19 di negara kita tidak akan berhasil selama para pejabat pelaksananya bekerja rangkap jabatan.
Tanpa keputusan luar biasa, kita akan membuat krisis ini menjadi semakin panjang dan lama dengan korban rakyat semakin banyak termasuk berdampak parah pada situasi ekonomi dan sosial.
Dr. Fadli Zon, M.Sc.
Anggota Komisi I DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
