#IslamofobiaNASIONAL

Fadli Zon: Wacana Radikalisme Bikin Indeks Demokrasi RI Jeblok

Jakarta (SI Online)-Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menanggapi pernyataan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang mengungkap banyaknya orang pintar di lingkungan pemerintahan namun terpapar radikalisme.

Menurut Fadli, hal itu harus dievaluasi. Ia malah menduga, jangan-jangan yang menilai seseorang itu radikal atau tidak justru tidak mengerti apa itu radikalisme.

“Harus dievaluasi, jangan-jangan yang nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa,” kata Fadli Zon melalui akun twitternya, Senin (19/04/2021).

Ketua BKSAP DPR itu menegaskan, wacana radikalisme justru membuat prasangka dan fitnah tidak berhenti. Selain itu juga dijadikan sebaga alat untuk membungkam kritik. Bahkan wacana itu ia nilai sebagai refleksi Islamofobia.

“Wacana radikalisme bisa membuat prasangka dan fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam. Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102,” tandasnya.

Sebelumnya Menpan-RB Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, banyak orang pintar di lingkungan pemerintahan namun terpapar radikalisme.

Hal itu disampaikan Tjahjo saat menjadi penanggap rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk ‘Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS’, Ahad (18/4/2021).

“Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya bisa duduk di eselon satu, yang dia seharusnya bisa duduk di eselon dua, yang seharusnya dia bisa Jadi Kepala Badan atau lembaga, tapi dalam TPA (Tes Potensi Akademik), dia terpapar dalam masalah radikalisme terorisme, ini tanpa ampun,” kata Tjahjo.

Sebagai informasi, Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor 37. Turun tiga poin dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan.

“CPI (Corruption Perception Index) Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu,” kata Peneliti TII, Wawan Suyatmiko, dalam pemaparan IPK 2020 secara virtual, Kamis (28/01/2021) lalu.

“Negara yang mempunyai skor dan rangking sama dengan Indonesia adalah Gambia,” lanjutnya.

Sedangkan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang juga merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020, mencatat skor terendah indeks demokrasi Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

red: farah abdillah/dbs

Artikel Terkait

Back to top button