Framing Intoleransi Berkedok Data Survei

Isu intoleransi kembali menjadi perbincangan sensitive pasca dirilisnya Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 oleh Setara Institute. Indeks yang berisi penilaian kuantitatif atas toleran atau tidaknya suatu kota, menempatkan Singkawang, Salatiga, dan Pematang Siantar di posisi tiga teratas dengan perolehan skor tertinggi sebesar 6,513. Sementara di urutan tiga terbontot, Jakarta memperoleh skor 2,880, Banda Aceh 2,830, dan Tanjungbalai 2,817. Kontroversi pun bergulir di tengah publik. Ada yang menilai hasil studi itu sepihak dan mempertanyakna keabsahannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, mengatakan dirinya ingin meninjau lebih dalam riset tersebut. Ia khawatir adanya pengaruh luar terhadap studi tersebut. Diketahui Jakarta adalah salah satu dengan indeks terbawah. Hal senada juga disampaikan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Sabri Badruddin dan Irwansyah. Keduanya turut mempertanyakan kesahihan hasil studi tersebut, sembari menambahkan bahwa studi itu tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi di tingkat masyarakat (tirto.id, 14/12/2018). Sementara langkah hukum akan diambil Pemerintah Kota Banda Aceh menyikapi hasil survei Setara Institute yang menyebut Banda Aceh masuk katagori kota intoleran urutan kedua paling bawah dengan skor 2,830 setelah DKI Jakarta. Wali Kota Banda Aceh Aminullah memprotes keras hasil survei tersebut. Ia tidak terima Banda Aceh disebut sebagai kota intoleran. Sebab kata dia, selama ini warga di Banda Aceh hidup harmonis berdampingan dengan masyarakat yang bukan beragama Islam. Masih menurutnya, hasil penilaian tersebut dapat merugikan kota Banda Aceh. Mengingat Banda Aceh sudah berulang kali setiap tahunnya dikatakan daerah intoleran oleh lembaga tersebut. Faktanya warga Banda Aceh yang mayoritas muslim telah lama hidup rukun dan berdampingan dengan warga non muslim. Dari zaman dahulu hingga saat ini warga non Muslim masih bertahan tinggal di Banda Aceh (kumparan.com, 11/12/2018). Cendekiawan Aceh, Dr Muhammad Yusran Hadi Lc MA, juga selaku Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) yang juga Pengurus Dewan Dakwah Aceh dan Anggota Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara, menyatakan pernyataan Setara Institute itu tidak benar. Menurutnya, survei tersebut tidak didukung oleh data yang valid dan fakta yang ada. Ini jelas pembohongan publik. Survei tersebut sama saja menuduh syariat Islam yang selama ini diberlakukan di Aceh telah menciptakan kehidupan intoleran di Aceh, khususnya di Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh. Tentu saja survei ini telah melukai hati umat Islam di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Ustaz Yusran juga mengungkapkan, ia tinggal di Banda Aceh selama 40 tahun sejak lahir sampai saat ini, “belum pernah saya mendengar atau melihat konflik agama di Banda Aceh.” Faktanya, Aceh secara umum dan Banda Aceh secara khusus termasuk daerah yang paling toleransi terhadap pemeluk agama dari dulu masa kerajaan Aceh sampai hari ini (hidayatullah.com, 14/12/2018). Dari fakta tersebut menunjukan bahwa kehidupan beragama di Aceh sangat toleran dan harmonis. Sebaliknya IKT Setara Institute bahwa Aceh merupakan kota dengan indeks toleransi rendah adalah tidak benar, karena bertentangan dengan fakta yang ada. Narasi Toleransi yang Intoleran Indeks Kota Toleransi yang dirilis Setara Institute sejatinya narasi sesat toleransi ala sekularisme yang menggejala di tengah umat. Stempel toleransi dialamatkan kepada siapa saja yang mendukung ide-ide Barat (sekularisme, pluralisme dan liberalisme). Di satu sisi stempel intoleransi dan radikalisme disematkan bagi mereka yang istiqomah berpegang teguh pada tali agama Allah Ta'ala. Di satu sisi framing sesat intoleransi yang disematkan kepada Islam sejatinya juga tak pernah terbukti. Faktanya Islam adalah agama yang sangat toleran. Bahkan menjunjung tinggi toleransi. Indonesia menjadi bukti dengan penduduk yang mayoritas Muslim. Namun, non Islam dengan bebas menjalankan ajaran agamanya. Saking tolerannya, tak sedikit kaum Muslimin yang menabrak prinsip-prinsip agama. Contohnya masih banyak kaum Muslimin yang latah ikut merayakan Natal dan tahun baru Masehi. Fakta kaum Muslimin sangat toleran, juga dapat dilihat ketika Aksi Bela Islam 112, 2017. Sepasang kekasih, Asido dan Felicia, yang melangsungkan penikahannya di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, 11/2/20017. Mereka engaku terharu terhadap oeserta massa Aksi 112 yang turut membantu pengawalan mereka saat masuk ke Gerrja Katedral. Bantuan terhadap dirinya dinilai Asido sebagai bentuk toleransi yang tinggi dan patut untuk diapresiasi (cnnindonesia.com, 11/2/2017). Fakta terbaru adalah banyak non Islam yang ikut serta dalam Reuni Akbar 212. Sebutlah Arlex Wu, Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, Charles Simarmata, Lieus Sungkharisma, dan David Fong. Bahkan di akun twitternya @davidfong, 3/12/2108, David Fong menulis "Saya non muslim, hadir di acara 212 kemarin, ingin membuktikan kepercayaan saya bahwa Islam itu damai dan toleran, saya tidak menyamar pakai peci/topi tauhid, tapi mereka senyum dan menyapa saya. Islam yang mana yang kalian sebut radikal dan intoleran itu?" Sungguh fakta-fakta di atas hanya segelintir fakta dari banyaknya fakta betapa tolerannya kaum Muslimin di Indonesia. Maka, menyebut bahwa toleransi kaum Muslimin di Indonesia semakin terkikis, sejatinya bertolak belakang dengan fakta yang ada. Sungguh semakin tampak toleransi yang berdiri di atas konstruksi sekularisme sejatinya toleransi yang intoleransi. Narasi toleransi sekularisme juga tanpa sadar telah menjauhkan identitas kaum Muslimin. Melunturkan kebanggaan kaum Muslimin terhadap ajaran Islam yang mulia. Mereduksi ajaran Islam, serta memaksakan gaya hidup ala Barat di tengah umat Islam. Toleransi dalam Islam Toleransi dalam Islam tentu berbeda dengan sekularisme. Islam meletakkan toleransi secara proposional berdasarkan hukum syara. Bahkan toleransi Islam dalam menerima orang yang berbeda keyakinan telah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Karena Islam menjamin dan menghormati setiap pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya. Islam juga tidak mengharamkan dan melarang apa yang menjadi ajaran agama lain. Kalau pun misal terjadi pengharaman, semata-mata untuk menjaga aqidah dan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam Surat Al-Kafirun ayat 6 : “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku” Sementara di satu sisi Islam mewajibkan umatnya untuk meyakini hanya Islam saja yang benar. Tidak ada istilah bahwa semua agama benar/pluralisme. Memang benar Islam mengakui adanya pluralitas. Sebab pluralitas adalah sebuah keniscayaan di tengah masyarakat. Tapi Islam tidak pernah akan mengakui pluralisme. Adalah sebuah kemungkaran mencampuradukkan haq dan bathil. “Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (TQS Al-Baqarah [2]: 42). Islam juga secara tegas melarang, jangan sampai toleransi menjadi alasan untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Juga tidak boleh atas nama toleransi, menjadi stigmatisasi dan kriminalisasi terhadap ajaran Islam dan pengemban dakwah. Sebagaimana yang marak terjadi di tengah masyarakat hari ini. Toleransi dalam Islam telah berhasil dipratikkan secara gemilang oleh Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam dan para Khalifah sesudahnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam, ketika wilayah Daulah Islam meluas hingga ke jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam memberikan perlindungan dan jaminan kepada ahlu dzimmah yaitu penduduk non Muslim yang memiliki perjanjian damai dengan Daulah Islam dengan membayar jizyah. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam memberikan jaminan perlindungan atas jiwa, agama dan harta kepada penduduk Aylah, Jarba', Adzrah, Maqna yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Jaminan perlindungan yang sama juga diberikan kepada penduduk Khaibar, Fadak dan Lembah Qurra yang mayoritas beragama Yahudi (Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam, Dr. Kamal Sa'id Habib, Putaka Thariqul Izzah, 2007) Setelah Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam wafat, jaminan perlindungan terhadap mereka dilanjutkan oleh para Khalifah. Kekuasaan Islam pun semakin meluas hingga mencakup hampir dua per tiga dunia. Namun, hal ini tidak mendorong para Khalifah melakukan sikap intoleran terhadap orang-orang non Islam. Sebaliknya fakta menunjukkan, penerapan syariat Islam secara kaffah saat itu berhasil menciptakan keadilan, kesetaraan dan rasa aman bagi seluruh warganya, baik Muslim maupun non Muslim. Sejarah mencatat dengan tinta emas. Bagaimana jaminan perlindung yang diberikan Umar bin Khaththab radhiyallahu'anhu kepada penduduk Yerusalem yang mayoritas Nasrani. Hal ini dapat dilihat dari isi surat perjanjian damai antara Umar bin Khaththab radhiyallahu'anhu dan Uskup Sofronius. Dimana isinya antara lain: "Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah, Umar, amirul mukminin, kepada penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka, harta, gereja-gereja, salib-salib, orang-orang yang lemah, dan mereka tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Tidak ada seorang pun diantara mereka yang merasa terancam dan diusir dari Yerusalem." Mengutip tulisan Dr. Ahmad Sastra, sungguh Islam telah memiliki konsepsi toleransi yang adil dan proposional yang akan menjadikan kaum Muslim dan non Muslim dapat hidup rukun secara sempurna dan penuh keamanan serta kesejahteraan. Tentunya hal tersebut dapat terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah dalam institusi negara. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam. Wallahu'alam bishshawwab. Ummu NaflahPenulis Bela Islam

SHARE:

Artikel Terkait

Makna Ganda Toleransi Merusak Hak Umat Beragama

Azan tanpa Suara

Memaknai Toleransi

Kompromi Demi Toleransi: ‘Azan Magrib Ditiadakan untuk Hormati Misa Katolik’