Gabung BOP Trump, FUUI Sebut Indonesia Berpotensi Jadi ‘Kacung Amerika’

Bandung (SI Online) - Keputusan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani piagam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian Gaa bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik keras. Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) menilai langkah tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian Pembukaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari konstitusi. Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M. Dai, mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam BOP menunjukkan sikap Presiden Prabowo yang semakin tidak tegas dalam membela serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Lebih jauh, Kiai Athian menegaskan adanya potensi pelanggaran konstitusi, terutama terhadap Pembukaan UUD 1945 yang menurut Ketetapan MPR 2002 merupakan bagian sakral yang tidak boleh diubah karena prinsip-prinsip di dalamnya berlaku untuk selamanya. "Ada dua amanah yang sangat mendasar. Pertama, di alenia satu pembukaan UUD 1945 imenegaskan penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk apapun. Selama ini yang terjadi kan Israel itu menjajah Palestina," ungkap Kiai Athian di Bandung, Sabtu (31/01/2026). Ulama senior ini melanjutkan bahwa di alenia keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. "Nah saya kira dua prinsip mendasar yang di amanatkan pembukaan UUD 1945 ini telah dilanggar. Karena Israel adalah penjajah. Sementara apa yang akan dilakukan dalam program Board of Peace itu, justru akan menghilangkan Gaza dari peta Palestina dan semakin nantinya mewujudkan keinginan Israel sebagai sekutu terdekat AS untuk tetap mengendalikan Gaza dalam bentuk dan wajah barunya," ungkap Kiai Athian. Pesimis terhadap Pengaruh Indonesia Kiai Athian mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dengan Donald Trump sebagai "big boss" dan pemegang kendali kebijakan dalam BOP seumur hidup, Indonesia akan kesulitan untuk mempengaruhi arah keputusan yang diambil. Justru sebaliknya, ia khawatir Indonesia hanya akan berperan sebagai pendukung kebijakan Amerika Serikat dan Israel. "Saya yakin Indonesia hanya akan menjadi kacung Amerika bahkan untuk masuk BOP kita harus membayar iuran keanggotaan hingga Rp17 triliun uang rakyat yang mayoritas hidup dalam kemiskinan bahkan sebagiannya dibawah garis kemiskinan," terangnya. Kiai Athian menjelaskan bahwa dana iuran tersebut kemungkinan besar diperuntukkan akhirnya hanya untuk kepentingan bisnis Trump dan kelompok kroninya. Pasalnya, Trump pernah menyatakan bahwa Gaza to be "The Reviera of The Middle East." Maksud sebenarnya, menurut Kiai Athian, adalah rencana Trump untuk mengubah Gaza menjadi destinasi wisata dengan berbagai fasilitas hiburan modern. Proyek tersebut dinilai sarat dengan kepentingan bisnis Trump, para pendukungnya, serta keluarganya. "Padahal yang namanya pusat hiburan terutama yang dikelola orang kafir lazimnya identik dengan berbagai bentuk kemaksiatan . Ini jelas bertentangan dengan kultur asli penduduk muslim Gaza yang sangat relijius," terang Kiai Athian. Alternatif Solusi yang Lebih Konstitusional Kiai menyarankan agar Presiden Prabowo menempuh jalur yang lebih konstitusional dan legitimate dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jalur tersebut antara lain melalui keputusan Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mendapat pengakuan dari 156 negara terhadap kemerdekaan Palestina. Menurut Kiai Athian, solusi sejati bagi permasalahan Gaza dan Palestina secara keseluruhan adalah dengan mengembalikan status Palestina sebagai negara yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat. Kiai Athian menyeru Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang keputusan bergabung dengan Board of Peace. "Kita berharap Presiden Prabowo dapat meninjau kembali masuknya Indonesia dalam Board of Peace. Mudah-mudahan setelah mendapatkan banyak masukan bahkan kecaman di dalam bahkan di luar negeri, Presiden Prabowo segera membatalkan keikutsertaan dalam Board of Peace," pungkasnya. [] Rep: Suwandi

Alternatif Solusi yang Lebih Konstitusional

SHARE:

Artikel Terkait

Presiden Prabowo Perintahkan Kepala Daerah hingga Kades Periksa Dapur MBG

Sepuluh Nasihat Terbuka untuk Presiden Prabowo

Ingatkan Presiden Prabowo, Amien Rais: Jika Kezaliman Hukum Dibiarkan, Tunggu Prahara Politik

Menarik, Sikap Amien Rais dan Habib Rizieq terhadap Presiden Prabowo

Direktur CSIL: Prabowo Perlu Dipertahankan

Prabowo dan Soekarno Pemuja Nasionalisme (Sekuler)