Hidayat Sebut Komnas HAM Tendensius dan Lanjutkan Pola Islamofobia
“Karena itu tidak adil dan tidak menjadi solusi jika Komnas HAM berlaku diskriminatif dan tendensius dengan hanya menanyakan sanksi untuk umat Islam yang masih beribadah di masjid dan tidak menanyakan umat beragama lainnya. Karena faktanya kegiatan di tempat ibadah yang lain juga bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19,” katanya.
Dia mencontohkan, salah satu klaster awal penyebaran COVID-19 di Jawa Barat justru datang dari kegiatan gereja, yakni Persidangan Sinode Tahunan GPIB di Hotel Aston Bogor (28/2), dan seminar keagamaan GBI di Lembang, Bandung (3/3), juga terjadi di Seminari Gereja Bethel di Jakarta, juga Gereja di Surabaya.
Selain itu, menurut dia lagi, ada juga kegiatan non-keagamaan yang turut berkontribusi, seperti Musyawarah Daerah HIPMI Jawa Barat di Karawang (9/3), dan aktivitas pabrik rokok Sampoerna di Surabaya yang terdapat 65 orang karyawan positif COVID-19.
“Yang terbaru adalah penyebaran COVID-19 di KRL, sehingga diminta berhenti beroperasi oleh Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat sekali pun ditolak Menteri Perhubungan,” katanya pula.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mengatakan, kita ingin semua umat beragama, profesi dan semua pihak berdisiplin, laksanakan protokol COVID-19 sehingga semuanya sehat dan selamat dari virus tersebut.
“Bila mereka melanggar aturan, maka ditegakkanlah aturan itu secara adil, tidak secara tendensius, tebang-pilih dan diskriminatif,” katanya.
Karena itu, HNW meminta untuk berhenti berlaku tidak adil, membingkai atau “framing” umat Islam dan masjid seolah-olah sebagai satu-satunya pihak yang tidak taat aturan, sehingga layak diberikan sanksi karena dinilai hanya mereka yang merupakan klaster penyebar COVID-19.
Menurut dia, hal seperti itu selain tidak sesuai fakta dan tidak memenuhi rasa keadilan, justru menghadirkan kegaduhan serta kegelisahan yang bisa menggerus imunitas umat sehingga rentan tertular COVID-19.
“Sikap tendensius itu juga bisa jadi bentuk mengalihkan kita dari klaster lain penyebar COVID-19, seperti kegiatan berkerumun lainnya yang juga terbukti menjadi pusat penyebaran COVID-19,” ujarnya pula.
Sebelumnya, berdasarkan survei daring yang dilakukan Komnas HAM menyebutkan bahwa masyarakat ingin umat Islam yang masih beribadah di tempat beribadah selama Ramadhan diberi sanksi berupa kerja sosial dan denda.
Dalam survei yang dilakukan pada 29 April-4 Mei 2020 serta melibatkan 669 responden yang tersebar di beberapa daerah, baik yang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun tidak itu, sebesar 70,8 persen responden menilai perlu ada sanksi berupa kerja sosial, denda maupun keduanya.
Berdasar survei tersebut, hampir seluruh responden atau 99,1 persen memiliki pengetahuan dan menyadari risiko yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah di tempat ibadah, yakni terpapar COVID-19.
red: farah abdillah
sumber: ANTARA
