Ijtima’ Ulama Nusantara Rekomendasikan Kiai-Bu Nyai Jadi Jurkam PKB-Cak Imin, PBNU Malah Bilang Begini
Ia juga menyinggung keputusan NU yang kembali ke Khitah 1926 di mana organisasi itu dengan tegas mengembalikan perjuangan, seperti saat awal didirikan yakni dakwah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
“Tegas sekali tujuan NU bukan untuk melanggengkan politik praktis apalagi menggunakan organisasi untuk tujuan politik tersebut,” tegasnya.
Sementara itu Ketua PBNU Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, setiap kiai dan bu nyai memiliki hak untuk bebas berbicara dan mendukung capres atau cawapres.
Namun, saat berkampanye, Gus Fahrur -sapaan akrabnya- meminta agar kiai dan nyai tidak membawa-bawa nama organisasi dan atribut Nahdlatul Ulama.
“Setiap orang termasuk kiai punya hak politik dan kebebasan berbicara yang harus dihormati. Tentu saja dia boleh berkampanye untuk siapa pun, asal tidak membawa nama dan atribut organisasi NU,” kata Gus Fahrur, Rabu (18/01/2023), seperti dilansir Kompas.com.
“Sementara pesantren adalah lembaga yang sepenuhnya di dalam kekuasaan para kiai dan bu nyai,” ujar dia.
Sebagai informasi, Ijtima Ulama Nusantara juga memberikan mandat penuh kepada Cak Imin sebagai pemimpin nasional periode 2024 dan mengambil keputusan strategis.
“Serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB,” bunyi keputusan tersebut.
Tak hanya itu, Ijtima Ulama Nusantara merekomendasikan para ulama untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi intensif dengan semua kalangan jelang Pemilu 2024. Baik pengurus NU, Jam’iyyah Thariqah, ketua adat, maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang plural dan beragam. [dbs]
