Investasi Privilese 160 Tahun di IKN

Gendeng dan ndablek! Itulah diksi umpatan dan hujatan tambahan yang pantas dilayangkan lagi kepada Presiden Jokowi terkait adanya pelepasan investasi privilese 160 tahun di IKN. Makanya, Rocky Gerung (RG) itu juga pantas dan layak speak up bersifat frontal mengkritisi Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol . Ya memang itu mencerminkan refleksi atas pengambilan keputusan Presiden Jokowi yang gendeng, alias serampangan —jika tidak mau disebut sebagai ndablek, alias keras kepala . Dikarenakan, di samping sangat panjangnya tahun investasi itu melampaui lebih dari dua generasi. Bahkan, privilese itu diserahkan ke pihak asing lagi-lagi dan lagi kepada RRC Tiongkok. Yang jelas mengundang kecurigaan dan preseden bahwa Presiden Jokowi kok sebegitu mudahnya menyerahkan suatu ibu kota negara yang peranannya sangat sentral dan vital memegang kendali kedaulatan rakyat dan bangsa secara keseluruhan kepada China. Betapa tidak! Ini rasanya seperti serasa menciptakan imperialisme kolonialis baru tanpa perang yang musuhnya datang dari RRC Tiongkok. Bayangkan lebih dari separuh kurun dalam 350 tahun semasa penjajahan kolonial lama Belanda dahulu tanpa perlawanan dan tanpa revolusi. Pembedanya, sekarang dengan segala modernisasi perkembangan teknologi percepatannya seharusnyalah membangun dan mewujudkan infrastruktur suatu ibukota itu tidak sampai memakan waktu 30 tahun. Itu pun sudah sangat terlalu lama. Pertimbangannya, di situ ada soal dan masalah besar bagi masa depan generasi mendatang dalam jangka panjang yang sefrekuensi dengan waktu 160 tahun itu: yang bakal mempermalukan harga diri bangsa jikalau ibukota negara itu menunggak hutang 160 tahun dan membuat bangsa ini putus asa dan patah arang sampai tidak bisa dan tidak tahu kapan untuk menggapai kemandiriannya. Atau jangan-jangan ketika kita mandek tidak sanggup bayar lagi, diganti dengan gali lubang tutup lubang dengan proyek lain yang akan menyasar kekayaan SDA yang melimpah —seperti indikasinya sudah terjadi sekarang. Membuat semakin sangat rentan dan rapuhnya dengan kedaulatan ekonomi kita yang 89% dikuasai China. Sungguh sangat miris negeri ini sudah di ujung tanduk penguasaan China. Seperti diutarakan Rocky Gerung sepanjang pembangunannya saja nanti akan selalu seolah dibayang-bayangi China sebagai hantu menakutkan yang membahayakan kepada kepentingan keutuhan kultural, runtuhnya geopolitik dan diplomasi, perubahan komposisi penduduk demografi, peralihan atas penguasaan sarana strategis keamanan dan pertahanan — di dekat-dekat situ akan dibangun pangkalan militer China paling besar dari sebslumnya yang sudah dimiliki China. Bahkan, segala hal-hal yang seharusnya dirahasiakan untuk menyisakan kedaulatan negara Indonesia sendiri. Lah bagaimana negara ini bisa berdaulat? Wong privilese investasi 160 tahun disertakan di dalamnya juga bagaimana desain tata kota yang berala Smart City dengan segala kelengkapan jaringan sistem informasi dan komunikasinya yang serba digital. Termasuk, istana Presidennya juga. Lah ikalau semuanya yang merancang dan mendesain juga mereka, itu sama saja dengan menelanjangi diri kita sendiri secara bulat-bulat. Maka, hakiki kedaulatan kita pun habis ditelanjangi bulat-bulat pula. Itu efek yang sangat-sangat mengerikannya. Lantas, yang jelas-jelas privilese itu melanggar hukum dan tak patut itu menyangkut pemberlakuan HGB. Maka jelas, tidak ada di setiap proyek megalomania infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak melanggar UU. Termasuk, kereta cepat Bandung-Jakarta telah melanggar hukum memorandum kesepakatan yang semula tak akan menggunakan dana negara APBN. Malah dana APBN digunakan yang finalnya dipakai juga dibuat jaminan. Anehnya, sekalipun ada memorandum kesepakatan awalnya itu kok malah angkanya bisa berubah dan diubah menjadi naik dua kali lipat? Apakah ini real angka kenaikan biaya-biaya proyek? Atau adanya preseden pat-gulipat berupa biaya mark up proyek yang dikorupsi untuk dibagi-bagi kepada stake holder terkait? Juga IKN sepanjang belum adanya investor, APBN-lah yang harus terus-menerus dikeduk dan dikeruk serta dieksploitasi hanya karena ambisi keinginan seorang Presiden Jokowi semata. Pelanggaran hukum terhadap HGB, menurut UU Agraria tahun 1960 pemberlakuan HGB maksimal hanya 30 tahun. Meski privilese HGB di IKN 80 tahun pertama itu alasan kepentingannya untuk memancing endoorsment dan daya tarik investasi, terdiri dari 30 tahun adalah tahapan awal, kemudian perpanjangan 20 tahun. Ironisnya, tahap berikutnya, adalah disebut tahapan penambahan 30 tahun lagi. Plus memasuki fase kedua 80 tahun berikutnya merupakan penambahan lagi dengan menjalani siklus tahapan perpanjangan dan penambahan yang sama dengan fase 80 tahun pertama tadi. Sebagai suatu privilese investasi di dan dengan negara-negara di belahan dunia manapun, adalah tidak masuk akal dan keblabasan! Dan di UU Agraria tahun 1960 privilese HGB semacam pengaturan itu pun sebenarnya tak ada dan tak dikenal siklus dengan fase-fase demikian. Sekalipun itu demi kepentingan investasi yang seolah di moratorium oleh UU Omnibuslaw. Padahal, sesungguhnya MK sendiri masih menentukan status “UU Cilaka” itu inkonstitusional. Implementasi Perppu yang seharusnya dilegitimasikan oleh Presiden sebagai perundangan turunannya yang diberi peluang perevusian UU Omnibuslaw itu tak pernah diterbitkan dan diratifikasi. Apa itu memang disengaja menggantung dan atau digantung? UU Cilaka dan UU IKN itu tetap dan selalu digunakan sebagai alasan sudah adanya payung hukum dengan fakta implementasi melanggar dan menabrak seluruhnya kepentingan hal lain yang lebih urgent dan strategis itu kemana-mana sekalipun. Anehnya dan lebih gendeng lagi itu tak pernah digubris DPR selaku penglegislasinya. Ntah mereka merasa bersalah antar para fraksi dan komisinya. Sehingga, selalu berlindung di ketiak kekuasaan elit politik masing-masing partainya. Atau resiko yang sesungguhnya a buse power itu lantaran sudah diselimuti kepentingan siraman basah kuyup berupa korupsi duit dan duit lagi. Padahal, kita lihat fakta pelaksanaannya. Megalomania proyek IKN maupun KCJB itu At All Cost . Artinya, laksana lintah raksasa buas yang menghisap semua biaya mengecualikan kepentingan-kepentian yang lain. Apalagi hisapan biaya itu berasal dari hutang dan APBN yang sebelumnya tak teralokasikan. At All Cost membangun infrastruktur IKN dan KCBJ itu juga secara dramaturgi sungguh sangat menyayat hati dan memilukan. Akan sangat kontras bila dibandingkan dengan betapa rusaknya infrastruktur jembatan-jembatan dan jalan-jalan kecil di pedesaan l banyak yan rusak berat berada di ribuan di desa-desa yang masih tertinggal itu tanpa perhatian dan tak dipedulikan. Contohnya, potret jembatan gantung sederhana yang sudah rusak kondisinya viral di medsos menjadi jalan bergelangtungan anak-anak SD menuju ke sekolah menyeberangi sungai besar dengan ancaman resiko setiap hari mempertaruhkan nyawanya. Maka, muara solusi terbaiknya dari sebaik-baiknya jalan keluar dari masalah yang bakal menghancurkan kedaulatan negara ini, adalah mencabut dan menghilangkan kedua UU yang sesungguhnya sarat kriminalisasi dan kriminalitas ini, yaitu Omnibuslaw dan IKN. Jalannya hanya ada dua alternatif pilihan —mumpung belum berakhirnya jabatan Presiden Jokowi yang tersisa hanya tinggal 12 bulan dan 7 bulan lagi diselenggarakan Pilpres 2024: Pertama, dengan cara memakzulkan Presiden Jokowi sebelum jabatannya itu berakhir supaya masih bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum atas pelanggaran-pelanggarannya yang telah dilakukannya baik secara hukum acara pidana, perdata dan PTUN. Kedua, dengan tidak memilih bacalonnya hasil cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 yang sudah dipersiapkan agendanya sebagai “Penerus Jokowi” untuk melanjutkan legacy nya yang sesungguhnya keberlanjutannya itu bakal lebih lebih menyengsarakan rakyat, bahkan menghancurkan negara dan bangsa kita. Amankan? Wallahu a’lam Bisshawab Mustikasari Bekasi, 11 Agustus 2023 Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

IKN Jadi Satelit China, Jakarta Harus Tetap Ibu Kota Indonesia

Apa yang Kau Cari, Jokowi?

Anies Baswedan: Anggaran IKN Lebih Baik Dialokasikan ke Pendidikan

Ketua Dewan Pakar: Jika AMIN Menang, IKN Akan Dikaji Ulang