Istana ‘Menara Gading’ yang Retak

Riuhnya Ganjar Pranowo kembali ke PDIP —atas desakan lobby-lobby Jokowi kepada Megawati menuaikan hasil —memang paling tidak membuat PDIP tak “teralienasi” lagi, seperti sebelumnya. Yang semula seperti seolah “terpenjara” sulit menentukan bacapres, juga dalam mencari teman pasangan koalisi, meski itu tak diperlukan. Tetapi, terkesan “lonely” itu kelihatan jelas. Jadi, sekarang situasi dan kondisi di kandang banteng moncong putih sudah mulai bergeliat seraya diiringi suara-suara mengembik banteng-banteng itu sangat ramai: ada yang militan pro-trah Soekarnoisme dengan yang kontra pro-Jokowi. Tapi, jangan salah keramaian itu juga melanda di Istana “Menara Gading” tempat berhimpun kalangan elite politik, terutama para Ketum Parpol eks partai oligarki, partai pendukung pemerintah, pendukung Jokowi. Keriuhan dan keramaian itu pun, jelas penyebabnya Jokowi juga, “political round table” yang dilakukannya banyak menggagas koalisi anu bacapres anu, termasuk yang terakhir kemungkinan terbentuk Koalisi Besar —bahkan Koalisi Besar-Besar Sekali, gabungan KKIR, KIB sekaligus PDIP juga sekalian , ternyata hanya “pepesan kosong” belaka. Istana “Menara Gading” itu juga sesungguhnya hanya “pepesan kosong” juga, tak lebih hanya simbol fantasi curahan daya khayal yang melambung tinggi di awang-awang—analoginya nyaris seperti mimpi di siang bolong— padahal, jejalin dan jejaring elektoral dan elektabilitas sudah tercerabut dari akar-akar realitasnya: sangat absurd, hazard alias semu dan sesungguhnya nyaris “zonk”. Boleh jadi itu dikarenakan nyaris selama satu dekade terlenakan oleh kenikmatan kekuasaan otoritarian otoriter yang digenggamnya. Sehingga, membuat mereka lupa daratan dan lautan. Harus di check up secara medical treatment apakah mereka sudah lupa ingatan pula? Padahal, akar-akar realitas itu sama dan sebangun dengan kekuasaan daulat rakyat akar-akar rumput pendukungnya yang sudah lari “tunggang langgang” meninggalkannya. Lho, apa sebabnya? Gampang! Rakyat telah mengingatnya dalam ruang kesadaran dan kecerdasan otak akal sehatnya yang sudah memulihkan kewarasannya, berupa “rekam jejak” yang dari sekian deretan peristiwa telah membuat semakin susah dan menderita mereka: semakin tidak setara, tidak adil, timpang semakin miskin tidak sejahtera, dan selalu ada adu domba yang membuat seluruh rakyat tak bersatu, mudah diagitasi, difriksi dan dikonflik, terpecah dan terbelah. Dan realitas masih adanya dukungan rakyat akar-akar rumput kepada mereka itu memang akan sangat sulit dibuktikannya. Tidak semudah membuktikan data fakta faktual apa-apa yang mereka rekayasa itu dengan cara berbayar dan dibayar, seperti: melalui lembaga survei elektoral dan elektabilitas yang sudah dikemas hasilnya sesuai pesanan; serta para buzzeRp dan influenceRp yang “men-drafter” dan men-driver” seluruh aplikasi di media-media sosial dengan mem-bully, membuat hoax bahkan memfitnah lawan politiknya. Atau semenjak dari hulu berbayar hingga ke hilir pun demikian: nanti seperti segala “permainan kecurangan” di periode babak akhir perhitungan suara yang sungguh kondisi dan situasinya memang sudah sangat rentan dan mudah dimanipulasi oleh KPU dan Bawaslu sebagai lembaga pemegang otoritas Pilpres dan Pemilu yang boleh jadi dari awal sudah “di-setting” sedemikian. Maka, ketika segala sesuatu serba berbayar sudah pasti yang akan mendukung mereka, adalah rakyat akar-akar rumput “berbayar” pula. Adagium politik pendukung mereka menjadi: “No Political No Money”. Lantas, seberapa besar ongkos oligarki korporasi yang mem-backing akan membiayai mereka? Oligarki korporasi juga punya perhitungan yang cermat. Mereka juga gak mau dibuat “mati konyol” gegara “money politic” yang boleh jadi saat ini situasinya seperti pisau terbang yang bisa menjadi bumerang yang akan bisa membunuh mereka sendiri: dikarenakan sudah ada gerakan “pengelabuan” yaitu dengan cara dikelabui pendukung “abu-abu” yang tengah viral di medsos —sebagai simbol “revolusi perlawanan” untuk menggembosi oligarki itu dengan berpura-pura boleh menerima amplop “money politic”, tetapi di bilik suara pendukung “abu-abu” justru akan mencoblos lawan politiknya. Betapa tidak! Situasi demikian bakal akan bangkrutlah mereka oligarki itu. Terlebih, betapa sangat mahalnya membiayai ambisi luar biasa partai oligarki di Istana Menara Gading yang sesungguhnya sudah retak dan sangat rapuh itu, tetapi memaksakan diri untuk meraih kemenangan Pilpres 2024 itu. Terbukti, boleh jadi kelima anggota partai oligarki sampai menyusun strategi ganda pemenangan. Ada koalisi utama pemenang, yaitu PDIP dan PPP yang memasangkan bacapres Ganjar Pranowo - Sandiaga Uno. Juga ada koalisi cadangan terdiri dari Gerindra, Golkar, PKB dan PAN yang akan memasang pasangan bacapres: Prabowo Subianto-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto-Erick Thohir dan atau Prabowo Subianto-Cak Imin. Strategi ganda meraih kemenangan itu “dimainkan” guna melapisi peraihan suara yang nanti di Pilpres 2024 60% hingga 70% didominasi komunitas usia pemilih milenial dan produktif. Di samping untuk “memecah” perolehan suara dari komunitas mayoritas umat Islam yang cenderung nyaris terakumulasi seluruh dukungannya kepada lawan politiknya. Menurut catatan Naniek S Deyang, —seorang tokoh wartawan senior, strategi ganda pemenangan itu telah membuat “sumringah” para oligarki korporasi itu sudah pasti menandai kebersetujuannya. Dan karena mereka sudah terlanjur“berkomersialisasi politik”, belum lagi oligarki itu akan mencairkan lagi tambahan membiayai “dana tambalan politik” yang pecah dan bocor di inheren eks partai oligarki, sekaligus sebagai upaya uji kesungguhan bahwa mereka masih berkomitmen dan konsisten mendukung KPP, seperti terbentuknya Go-Anies dari partai Golkar, Anies Amanat Nusantara dari partai PAN, dan Forum Ka’bah Membangun dari PPP. Atau dukungan kepada KPP dan Anies dari beberapa DPC PDIP du pelbagai daerah, terutama dari provinsi Jawa Tumur. Jadi, bisa dibayangkan akan sangat luar biasa besar oligarki korporasi membiayainya dan itu semua membuat proses demokrasi jadi tidak sehat: kotor, licik dan penuh kecurangan. Bahkan, akan turut menjadi beban negara dan bangsa, padahal itu hanya dilakukan oleh oknum elite partai politik dikarenakan muaranya pasti oligarki korporasi meminta “vested interested” berupa tanggung rente yang jumlahnya bakal tak terkira dan tak terbatas: Seringkali menguras harga diri dan kedaulatan bangsa dan negara. Bahkan, sakit hatinya mengarah kepada pelecehan idiologi Pancasila yang segalanya serba tidak dinafikan, diindahkan dan dipedulikan. Lihat saja sekarang arah perjalanan negara sudah menggejala menuju terciptanya negara oligarki. Semua elemen lembaga dan komisi tinggi negara malah jadi nurut lan manut kepada Istana. Kabinet Jokowi sendiri yang kini dijuluki adagium kabinet “Penguasa-Pengusaha” belalai bisnisnya kemana-mana berkonspirasi dengan oligarki korporasi konglomerasi sembilan naga. Hingga poros pun semakin berkiblat ke negara komunis RRC-Tiongkok alias “brotherhood”nya negara oligarki itu. Sudah diidentifikasi lima belasan ribu lebih proyek itu bekerjasama dengan RRC-Tiongkok demi mengikat kesuksesan mewujudkan IKN. Tetapi, tak pernah mengaca belajar dari kekisruhan bagaimana investasi dari proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta. Tetapi, yang paling berbahaya ciri utamanya, adalah mudah membuat dan membuka peluang dan kesempatan korupsi terjadi di mana-mana. Mafia pajak yang bisa menggasak 349 T di Kemenkeu —padahal normalnya bisa untuk membiayai tiga kali pembangunan kereta cepat tidak hanya Jakarta-Bandung tetapi menyambung sampai ke Semarang dan Surabaya. Juga banyak memunculkan mafia tambang, migas, sampai mafia peradilan yang mampu jadi melanggengkan deretan mafia kriminal yang sungguh sudah sangat merusak segala sendi kehidupan keluarga, masyarakat, negara bahkan bangsa. Itulah dampak hebat dan luar biasa merusak dari akibat politik demokrasi yang dibuat bobrok, serampangan, dan keblabasan hanya demi kepentingan ambisi dan nafsu serakah oknum para elite pemimpin politik itu. Catatan akhirnya, momentum proses demokrasi yang bakal menjelang di Pilpres dan Pemilu 2024, pilihannya tinggal tergantung kepada setiap warga negara penghuni di Republik ini di dunia nyata dan para netizen di dunia maya yang waras dan sehat akal budinya: akan memilih Anies Rasyid Baswedan bersama KPP yang akan menuaikan komitmen perubahan bagi negara dan bangsa, atau sebaliknya melanjutkan status quo kekuasaan oligarki yang sudah tahu dan rasakan akibat ulah, perilaku dan kiprahnya. Wallahua’lam Bishawab. Mustikasari-Bekasi, 4 April 2023 Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan.

SHARE:

Artikel Terkait

Prabowo dan Jokowi Sama Saja?

Bu Mega PDIP Bertanggung Jawab Penuh untuk Hentikan Jokowi

Indonesia ‘No Jokowi’

Politik Panas Dimulai