#Kenormalan BaruOPINI

Jawa Timur, Jangan Latah dengan ‘New Normal’

Jawa Timur kian mengkhawatirkan. Lonjakan kasus positif corona di Jawa Timur begitu tinggi. Dalam tiga hari berturut-turur, terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan. Per 9 Juni terjadi peningkatan sebanyak 189 kasus. Pada 10 Juni meningkat menjadi 304 kasus. Dan per 12 Juni bertambah sebanyak 297 kasus.

Hal itu menambah total pasien yang mencapai 7.103 orang. Sementara itu, pasien sembuh di Jatim bertambah 112 orang sehingga menjadi 1.793 orang. Adapun kasus kematian di Jatim bertambah 23 orang menjadi 553 orang. Angka ini menjadikan Jawa Timur sebagai peringkat kedua kasus tertinggi corona setelah DKI Jakarta. Meski tinggi, pemerintah provinsi Jawa Timur tak lagi memperpanjang masa PSBB Surabaya Raya. Hal ini berdasarkan keputusan tiga kepala daerah, yaitu Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Dalam hal ini, Pemprov Jatim hanya bertindak sebagai fasilitator.

Menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kondisi Jawa Timur terutama Surabaya Raya belumlah aman. Hanya saja, untuk mengakomodasi kehendak tiga kepala daerah tersebut, Pemprov mengamininya. Dari keputusan itu, Surabaya Raya memasuki masa transisi menyambut new normal. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menyampaikan bahwa keputusan ini dibuat untuk menyerap keinginan warga yang menginginkan kehidupan normal. Ia pun mengingatkan agar warga menjaga kepercayaan pemerintah dengan mematuhi secara ketat protokol kesehatan.

Dilansir dari beritasatu.com, 30/5/2020, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, kasus harian Covid-19 di Jawa Timur dalam beberapa hari tercatat meningkat dan melampui DKI Jakarta karena beberapa faktor pemicu. Pertama, banyaknya klaster yang masuk ke provinsi ini, yaitu kasus impor seperti dari Bogor, Gowa, klaster pesantren, dan lain-lain. Kedua, pada waktu ada kasus upaya penelusuran kontak (contact tracing) tidak dilaksanakan dengan baik. Ketiga, kapasitas laboratorium yang melakukan pemeriksaan pasien positif semakin baik.

Dalam hal ini, beberapa catatan penting terkait kebijakan penanganan corona di Jawa Timur, diantaranya:

Pertama, kebijakan yang tidak tegas. Sejauh ini, kita belum merasakan ketegasan gubernur Jatim dalam melawan corona. Narasinya lebih mengarah kepada imbauan mematuhi aturan, bukan kewajiban patuhi aturan. Indikasinya, saat PSBB masih diberlakukan, mal-mal di Surabaya terlihat ramai menjelang hari raya. Yang dilakukan satgas penanganan covid-19 saat itu hanya melakuka sosialisasi aturan PSBB serta protokol pencegahan penyebaran covid-19. Padahal bila kita bandingkan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Barat, mal-mal cenderung ditutup. Pasar-pasar ditutup sementara. Bagaimana di Jawa Timur? Mal dan pasar tetap buka dengan syarat mengikuti aturan protokol covid-19. Kebijakan ini sudah salah di awal. Karena tak tegas dan tak ketat, masyarakat menganggap kasus corona bagai angin lalu.

Kedua, minimnya kesadaran masyarakat. Tak bisa dipungkiri, masyarakat Jawa Timur memang agak ‘susah’ diatur. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak bisa diatur. Seandainya sejak awal kebijakan penanganan corona diperketat, mungkin tak akan terjadi mispersepsi masyarakat terhadap bahaya covid-19. Disinilah pentingnya edukasi menyeluruh. Meski pemprov Jatim sudah mengerahkan sosialisasi dan edukasi ini hingga tingkat RT/RW, faktanya masyarakat masih saja cuek dan easy going. Masih menyepelekan dan tidak peduli.

Mengapa bisa demikian? Bisa jadi, bantuan sosial belum merata dan tidak tepat sasaran. Sehingga imbauan pemerintah tentang bahaya serta pencegahan covid-19 tak dihiraukan. Mobilitas masyarakat masih begitu tinggi. Masih teringat kondisi check point di salah satu wilayah di Surabaya beberapa waktu lalu. Berjubel dan abaikan physical distancing.

Ketiga, tindakan kuratif yang tidak menyeluruh. Jika pakar epidemiologi menilai tingginya angka postif corona di Jatim lantaran upaya contact tracing yang belum terlaksana dengan baik, itu berarti upaya itu belum optimal dan semaksimal mungkin dilakukan. Jika memang kapasitas laboratorium semakin baik, lalu mengapa tak mengadopsi strategi Gubernur Jawa Barat yang pro aktif melakukan tes PCR kepada warganya?

Jumlah kasus positif Jatim yang naik tajam menunjukkan pemprov belum optimal melakukan kajian penyebaran covid-19 yang begitu rata dan meluas di semua wilayah kota/ kabupaten di Jawa Timur.

Keempat, pangkal persoalan meningginya kasus positif di Jawa Timur bermula dari aturan pemerintah pusat yang serba tidak jelas. Mencla mencle. Ngalor ngidul ganti aturan sekarepe dewe. Sehingga pemerintah daerah juga mengalami kebingungan dan dilema. Tergesa-gesa terapkan new normal. Memaksakan diri demi memulihkan ekonomi.

Apabila kita dalami kembali, new normal adalah solusi prematur yang justru berpotensi menambah masalah di kemudian hari. Bukan penyelamatan ekonomi. Indonesia diprediksi akan menghadapii gelombang kedua pandemik corona bila masih ngotot dengan new normal. Bahkan media asing pun ikut menyoroti langkah new normal Indonesia di tengah kasus corona masih tinggi. Gelombang kedua justru akan memicu krisis ekonomi dan ambruknya dunia kesehatan. Belum new normal saja sudah begini, apa jadinya kalau sudah new normal?

Apa yang bisa diharapkan dari solusi pandemik ala kapitalis? Dengan dalih ekonomi, nyawa rakyat dipertaruhkan. Jadi, Jawa Timur sebaiknya tidak usah ikutan latah dengan new normal. Jangan memaksakan diri. Nanti celaka sendiri. Baru galau kemudian hari.

Untuk warga Jatim, ayolah buka mata buka hati. Hargailah perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan di sana. Agar gugurnya mereka tak sia-sia. Meski mal dan pasar dibuka, tetap tinggal di rumah. Kecuali urusan penting dan mendesak. Mari ringankan beban dan tanggungjawab para pejuang kemanusiaan.

Satu hal penting, corona sejatinya membuka borok sistem pemerintahan kapitalisme yang amburadul. Pandemik corona juga menunjukkan karakter penguasa kita hari ini. Maka harapan itu tetap ada untuk melakukan perubahan mendasar. Saat kapitalisme goyah, maka semestinya Islam adalah jawabannya. Mau menunggu berapa lama lagi untuk menyadarkan kita bahwa sistem yang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta’ala tak akan berkah dunia dan akhirat.

Chusnatul Jannah
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Artikel Terkait

Back to top button