Jilbab Paskibraka Dicopot, Wakil Wantim MUI: Kebebasan Beragama Diobrak-Abrik Penguasa Zalim
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengecam keras adanya pemaksaan lepas jilbab yang menimpa sejumlah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional.
“Pencopotan jilbab dari 18 anggota Paskibrata 2024 adalah bentuk nyata sekulerisme, liberalisme, pluralisme dan komunisme gaya baru,” ujar Kiai Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/2024).
Menurutnya, pelarangan jilbab adalah pelanggaran terhadap konstitusi negara ini. “Kebebasan beragama dan pengalaman ajaran agama sudah diobrak-abrik sesuai kehendak penguasa zalim,” kata dia.
Kiai Muhyiddin meminta agar panitia Paskibraka segera diperiksa untuk dicari kejelasan siapa yang bertanggungjawab dalam masalah ini.
“Panitia pelaksana Paskibrata harus diperiksa dan diselidiki secara cermat untuk mengetahui secara jelas kebijakan pelepasan jilbab. Apakah itu inisiatif seseorang atau kebijakan lembaga. Jika lembaga resmi, maka pihak yang menandatangani kebijakan tersebut harus jelas dengan rujukan dan landasan pelarangan,” jelasnya.
Terkait adanya kabar bahwa penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kiai Muhyiddin menilai lembaga tersebut memang layak dibubarkan, hal itu sesuai rekomendasi MUI.
“Jika ternyata BPIP yang mengeluarkan kebijakan narsis tersebut, sebaiknya kepalanya yang bertanggung jawab. Sejak Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) XI di Bangka Belitung, memang sudah disepakati dalam rekomendasi agar BPIP dibubarkan karena lebih banyak mudharatnya. Pernyataan ketuanya sering menimbulkan kegaduhan publik. Yang terakhir sikap melawan fatwa MUI tentang keharaman bagi umat Islam mengucapkan salam lintas agama,” ungkapnya.
Kiai Muhyiddin menilai, kebijakan intoleran ini merupakan blunder yang dilakukan di akhir kepemimpinan rezim saat ini.
“Blunderisme terburuk abad ini sengaja dipertontonkan secara vulgar tanpa merasa bersalah kepada masyarakat luas. Padahal para pendiri negara ini tak dinafikan sebagian besar adalah ulama pejuang yang punya peran besar memerdekakan RI dari penjajahan asing. Kemungkinan besar 18 anggota Paskibraka berjilbab ada dari keturunan para pejuang tangguh tersebut,” ungkapnya.
“Rezim Jokowi memang sudah merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara dan anehnya para pembantu presiden yang cendikiawan jebolan ponpes dan perguruan tinggi ternama menjadi bisu,” tambah Kiai Muhyiddin.
Mantan Wakil Ketua Umum MUI itu juga mengingatkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk bersikap tegas dalam masalah ini. “Wapres yang kiyai seharusnya menghentikan segala bentuk makar anti agama dengan dalih apapun,” tuturnya.
Kiai Muhyiddin menduga ada aktor intelektual dibalik kasus ini yang sengaja membuat kegaduhan sekaligus ingin mengetes reaksi umat Islam, akan tetapi ia menegaskan bahwa umat Islam akan terus merespon setiap isu keumatan.
“Umat Islam tidak akan kehabisan energi dalam memperjuangkan kebenaran dan penegakan keadilan,” tandasnya.
red: adhila
