Jokowi “Merem”, DPR “Mingkem”
Betapa berapa banyak kepeng keuntungan diraih yang boleh jadi hingga ratusan triliun?
Di saat yang lain, kemudian LBP dan AH pun teridentifikasi sebagai orang-orang pesohor penguasa jabatan negeri yang termasuk mendirikan perusahaan cangkang di negara yang memberi suaka pajak.
Laporan Pandora Papers, sebagai institusi investigasi internasional terpercaya, perusahaan cangkang itu bisa digunakan di negara pemberi suaka pajak melakukan erosion base dan profit shifting yang dapat mengurangi penerimaaan negara dari sektor pajak. Nah lho?!
Hal yang sangat ironis di tengah-tengah Jokowi menekankan perlunya menggalakkan penerimaan negara dari sektor pajak yang justru sedang “nyungsep”.
Sampai-sampai menteri keuangan SMI jadi sempat keblinger memikirkannya sumber-sumber mana lagi membuka kran pendapatan pajak: malah menyasar ke kepentingan bahan-bahan sembako, pendidikan dan kesehatan, yang menjadi basic need rakyat. Yang justru sebaliknya harus diproteksi dengan subsidi oleh negara!
Maka, semakin benarlah, semakin menjadi keniscayaan, sebagaimana dilansir oleh artikel yang ditulis oleh Ubedilah Badrun: “Tujuh Tahun Jokowi: New Kleptocracy” .
Intisari yang diambil dari hasil riset Prof. Edward Aspinalll dan Prof. Marcus Mietzner dari Australian National University yang khusus mengkaji perpekstif demokrasi selama Pemerintahan Jokowi: ternyata korupsi dalam nasionalisme kredolah yang menjadi faktor penyebab terpilinnya regresi demokrasi.
Ironis memang itu terjadi di negara Republik, Pemerintahan Sipil, tapi demokrasi dan demokratisasi menjadi titik terendah di dalam pemerintahan Jokowi: penyebabnya “new kleptocracy” alias merajalelanya para koruptor di negeri para bedebah, negeri para maling, negeri para pembancak. Selain politisi dan para menteri koruptif bancakan APBN. Ada juga Peng-peng, ini yang paling bahaya karena kerakusan dan keserakahannya luar biasa, juga tanpa batas.
Tapi apa yang hendak di kata, meski signal sudah memberikan tanda merah di pemerintahannya, Jokowi tetap saja “merem”.
Sementara DPR, sebagai lembaga legislasi yang sekaligus seharusnya turut aktif mengawasi ternyata juga tak bersuara, “mingkem” ntah karena apa: apa karena sudah keenakan dan terlena dininabobokan fasilitas-fasilitasnya duduk di kursinya?
