Kebijakan Vaksin Berbayar Harus Dicabut, Fadli Zon: Tidak Etis, Cenderung Amoral
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi I DPR Fadli Zon meminta agar kebijakan vaksin berbayar dicabut, bukan hanya pelaksanaannya saja yang ditunda. Menurutnya, kebijakan Pemerintah untuk membuka opsi vaksin berbayar secara individual di tengah pandemi adalah kebijakan tidak etis, bahkan cenderung amoral.
“Di tengah situasi pandemi, vaksin seharusnya menjadi ‘public goods’, yang harus disediakan negara bagi semua orang secara gratis,” kata Fadli melalui keterangannya, Kamis, 15 Juli 2021.
WHO, lanjut Fadli, juga telah mengkritisi kebijakan vaksin gotong royong berbayar ini karena tidak etis dan mempersempit akses rakyat pada vaksin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berpandangan, dengan tingkat vaksinasi yang baru menyentuh kurang lebih lima persen penduduk, kebijakan mengubah vaksin menjadi ‘private goods’ adalah sebuah keputusan tak pantas.
Baca juga: Menkes Sebut Vaksin Berbayar Adalah Pilihan bagi Masyarakat
“Menteri Kesehatan sendiri telah mengakui bahwa vaksin berbayar adalah bisnis murni. Tentu yang namanya bisnis mencari keuntungan. Ini bisa dianggap mengail di air keruh,” kata dia.
Menurut Fadli, rendahnya laju vaksinasi dalam empat bulan terakhir, yang selalu jauh di bawah target satu juta dosis per hari, seharusnya direspon Pemerintah dengan memperbaiki strategi dan metode pendistribusian vaksin, bukan malah diselesaikan dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar.
Baca juga: Wakil Wantim MUI: Vaksin Berbayar Tidak Pancasilais
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 itu mengingatkan, BUMN adalah alat negara untuk mengintervensi pasar, mengontrol kegagalan pasar (market failure), dan meng-counter ketidakadilan pasar, bukan alat negara untuk mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan rakyat.
“Jadi, perilaku bisnis BUMN seharusnya berbeda dengan para pelaku pasar lainnya,” kata dia.
red: shodiq ramadhan
