Kecam Serangan Israel di Doha, PM Qatar: Netanyahu Telah Melampaui Batas
Jakarta (Suaraislam.id) — Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “penjahat perang” pada Selasa (29/9/2026), seraya menegaskan bahwa Doha akan terus melanjutkan upaya mediasinya di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan mengenai apakah ia menganggap Netanyahu sebagai penjahat perang, Sheikh Mohammed menegaskan: “Tentu saja. Apa yang telah dilakukan di Gaza adalah kejahatan perang, dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal ini adalah penjahat perang.”
“Rumah sakit telah disasar, sekolah telah disasar. Apa pun pembenaran dan argumennya, tidak ada yang dapat membenarkan tindakan ini,” tambahnya pada Selasa (29/9/2026).
Ia juga menuding Netanyahu menyerang Qatar secara politik untuk mengalihkan perhatian dari perilakunya sendiri beserta pemerintahannya.
Sheikh Mohammed memperbarui kecamannya atas serangan Israel pada 9 September 2025 di Doha yang menyasar para pejabat Hamas saat Qatar sedang menjalankan upaya mediasi. Serangan tersebut menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar.
“Kami diserang oleh Israel saat kami sedang melakukan mediasi,” ujarnya, seraya menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seorang mediator.
“Netanyahu telah melampaui batas sebagaimana ia telah melampaui batas-batas lainnya sebelum ini.”
Meskipun terjadi ketegangan, Sheikh Mohammed menegaskan bahwa Qatar akan terus memprioritaskan diplomasi, dengan mengagutkan bahwa keterlibatan di balik layar tetap menjadi cara paling efektif untuk mencapai kemajuan.
“Kami berupaya melakukan yang terbaik untuk memberikan saran terbaik kepada pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi, begitu pula kepada pihak Iran,” katanya pada Selasa (29/9/2026).
Mengenai konflik kawasan yang lebih luas, ia menyebutkan tiga isu utama yang perlu diselesaikan untuk meredakan perang: program nuklir dan sanksi Iran, kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan kawasan yang melibatkan Iran dan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Ia menegaskan bahwa kerangka keamanan kawasan apa pun harus dibangun di atas dasar dialog, prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan non-agresi, di samping kerja sama ekonomi yang lebih erat.
Sebelumnya pada Selasa (29/9/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari menyatakan bahwa Doha terus melanjutkan upaya mediasi dan menyampaikan pesan antara AS dan Iran.
Ia menegaskan bahwa Qatar tetap merasa khawatir terhadap eskalasi militer lebih lanjut dan terus mengupayakan solusi damai.[]
Sumber: Anadolu Agency
