Kejahatan Politik di Malaysia: Dubes Harus Segera Ditarik Pulang
SKANDAL pencoblosan liar surat suara pemilu di Malaysia telah merebak di seluruh penjuru dunia dan disiarkan media internasional. Tiba-tiba dunia meragukan demokrasi Indonesia dan Malaysia dituduh menjadi ‘pabrik surat suara tercoblos’.
“Apa analisis abang?” tanya seorang teman.
Kejadian ini mencoreng nama baik Indonesia. Malaysia juga terkena imbas dan pasti ingin membuktikan kejahatan itu dilakukan sepihak oleh Indonesia dan Malaysia tidak bisa dianggap ‘accomplice’ —pihak yang ambil-bagian dan mendukung tindakan keji itu, jelas saya.
Dalam ‘vote-rigging’ telah tercoblos sekitar 40-50 ribu surat suara dari sekitar 150 ribu surat suara yang ditemukan dalam kantong diplomatik (diplomatic pouch) dan Pos Malaysia di sebuah ruko. Surat suara tercoblos memberikan suara kepada Paslon 01, dan caleg dari partai pendukungnya, Nasdem.
Dengan cepat pihak KPU dan Bawaslu bereaksi. Ingin pastikan ini kejadian lokal dan tidak bisa dipandang pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis dan masif. Namun untuk menetapkan bahwa kasus di Malaysia ini tidak sendirian perlu kita cermati; berbagai kejadian pelanggaran di berbagai negara dan situasi dalam beberapa hari ke depan.
Jelas, pelanggaran pemilu di luar negeri ini krusial. Karena ada jutaan WNI telah terdaftar memilih di luar negeri. Jika pelanggaran di luar negeri yang berisiko tinggi, mereka bisa lakukan, bagaimana dengan dugaan pelanggaran pemilu di dalam negeri?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum sekarang biased, digunakan untuk tujuan politis menguntungkan penguasa. Penegakan hukum dicurigai telah menjadi alat politik. Pelanggaran pemilu di luar negeri dengan mudah terungkap karena masyarakat Indonesia lebih kritis dan lebih berani. Apakah kejadian hina di Malaysia ini segera diusut dan ditetapkan siapa-siapa terlibat? Ini tidak mudah dijawab.
Malaysia pasti berhati-hati menangani kasus ini. Bukan saja mesti membuktikan mereka bukan bagian dari konspirasi ini. Tetapi sebagai negara berdaulat Malaysia ingin pastikan karena locus delicti terjadi di wilayah kedaulatan Malaysia maka mau tidak mau Malaysia harus berhati-hati. Malaysia ingin tunjukkan sikap kooperatif dengan otoritas Indonesia, sampai batas yang bisa ditolerir oleh hukum Nasionalnya. Bagi Malaysia untuk dikualifikasi sebagai peristiwa pidana ada beberapa syarat yang dipenuhi. Mereka hanya aware ini kasus politis dalam versi Indonesia. Ini peristiwa pelanggaran hukum nasional Indonesia dan bukan urusan Malaysia. Mereka juga aware, muatan politis kasus vote-rigging ini karena melibatkan berbagai otoritas Indonesia. Dan, sekarang suasana pemilu. Siapa tahu penguasa akan berganti, dan pemerintahan Mahathir ingin tetap accountable pada pemerintah yang akan datang.
Namun, bagi Indonesia dan Malaysia kasus ini menyangkut reputasi di dalam negeri dan harga diri dalam kaitan luar negeri. Ada suatu skenario politik sedang dimainkan dan kecurangan ini merupakan kejahatan politik, bisa menjadi komplikasi karena berkarakter lintas-negara.
Mari kita ulas satu persatu.
