Kenaikan UMP DKI 2022 Ditolak tapi Senang Gaji dan Tunjangan DPRD Naik, PDIP Serius Bela Wong Cilik?

Disinggung pertimbangan kenaikan tunjangan dewan yang sangat besar, Prasetyo beralibi, jika pandemi Covid-19 membuatnya tidak bisa bergerak leluasa ke mana pun. Hal itu berbeda dengan Pemprov DKI yang memiliki tunjangan lebih besar sehingga mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Eksekutif, dia bisa istilahnya ke tengah masyarakat dengan gagahnya, (tunjangan DPRD) kita paling kecil di antara eksekutif gitu lho. (Jadi) dinaikan sedikit untuk kita juga ke masyarakat, membantu masyarakat,” dalih Prasetyo.

Dia membandingkan tunjangan legislatif yang lebih tinggi dari Gubernur Anies, tanpa merinci besarannya. Kendati demikian, menurut Prasetyo, dana operasional Gubernur DKI mencapai Rp56 miliar per tahun, yang itu sangat jauh di atas dewan. “Beda dengan kita, cuman Rp18 juta,” ucap Prasetyo tanpa menjelaskan lebih jauh angka tersebut.

Dia juga beralibi, kenaikan anggaran gaji dan tunjangan anggota dewan sangat layak. Apalagi, kenaikan itu sudah mendapat evaluasi dan saran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tapi uangnya sekali lagi bukan buat kita lho, buat masyarakat di pihak ketiga, bukan kita (dewan) lho sekali lagi ya,” kata Prasetyo.

Jadi, benarkah PDIP serius menjadi partai wong cilik dan membela nasib wong cilik?

red: farah abdillah/dbs