Ketersingkiran ‘Quasi’ Kekuasaan Politik Dinasti

PDIP semakin teralienasi. Berkoalisi pun hanya ditemani partai-partai kecil dan gurem: PPP, PSI dan Hanura. PT 20% itu bagi PDIP yang sekaligus sebagai pemenang Pemilu 2019 tidak menjamin mampu mempertahankan keperkasaannya untuk meraih kemenangan “hattrick” politik itu. Juga tidak menjamin jika Puan Maharani capresnya, justru PDIP malah semakin terperosok, terbenam loneliness . Puan Maharani “Sang Putri Mahkota” PDIP sebagai ketua parlemen yang hanya membuat lembaga itu lumpuh seperti “mati suri” dalam peran pengawasan dan pengendalian itu tak pernah terangkat elektabilitasnya. Tersungkur di dasar sumur. Maka, Ganjar Pranowo juga capres produk “haram” cawe-cawe petugas partai Jokowi menjadi pilihan pengganti alternatif, jika cawapresnya, adalah Puan Maharani, PDIP dan pasangan capres-cawapresnya tetap “tak laku jual”. Di samping Ganjar, dicitrakan juga sebagai “Gubernur Gagal” memimpin di Jateng hanya menjadikan provinsi termiskin dengan memberikan upah yang paling rendah kepada parah buruh dan pekerjanya di Indonesia. PDIP, jadilah seperti “mati kutu” menentukan pasangan capres-cawapresnya. Sandiaga Uno yang santer diusung mewakili PPP, adalah partai yang tengah dikudeta oleh akar-akar rumputnya, bayangkan di seluruh Pulau Jawa, sebagai lumbung suara terbesar dan atau utamanya. Akar-akar rumput itu malah hijrah berduyun-duyun mendukung ke Anies-Cak Imin dan KPP. Demikian juga, jika ada wacana Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Prabowo akan tersungkur. Kenapa? Prabowo capres sebagai hasil produk “pelanggaran politik” cawe-cawe Jokowi juga, jika memaksakan Gibran sebagai cawapresnya, —sampai harus mengamputasi usia minimum 40 tahun menjadi 35 tahun dengan men-JR ke MK: Mencitrakan betapa lembaga hukum pencetak produk judisial itu pun, tulen berganti baju quasi kekuasaan menjadi “Makhamah Keluarga”, manut, nunut dan nurut kepada sang kakak ipar padahal itu lembaga strategis dan vital tengah mengemban tugas dan peran penegakkan hukum kenegaraan. Menambah legacy reputasi di pemerintahan Jokowi yang semakin memburuk, adalah sesungguhnya tindakan “ politik harakiri” bagi Prabowo menuju dasar jurang ketersingkirannya di Pilpres 2024. Melengkapi hattrick kalah politik pencalonan Presidennya. Meski, di koalisinya, di KIM bergabung dan bercokol partai besar sebagai pemenang kedua Di Pemilu 2019 partai Golkar dan partai menengah PAN, tak bakal berpengaruh mengangkat secara signifikan elektabilitasnya. Sama seperti nasibnya dengan PPP, Golkar dan PAN pun tengah ditinggalkan oleh akar-akar rumput pendukungnya. Ibarat pohon beringin yang sudah renta, bakal roboh tumbang karena di akarnya sudah keropos dan rapuh. Dan tengah terjadi exodus akar-akar rumput pendukungnya ke Anis-Cak Imin dan KPP pula. Untungnya di KPP, PD hengkang dan AHY tak jadi pasangan Anies. Lihat efek negatifnya, PD dan AHY hanya telah menimbulkan “gempa tektonik” berkekuatan di atas lima skala richter di KPP. Hanya dikarenakan adanya ahli strategi politik Surya Paloh yang juga sebagai pembelot ulung yang melawan dari kekuatan koloni eks-partai oligarki, keputusannya untuk menetapkan bergabungnya PKB ke Nasdem, adalah strategi jitu politik yang telah “menghancurkan” peta kekuatan politik di koalisi partai-partai eks-oligarki menjadi “hazard”, berkabut tebal mengaburkan arah dan haluan kemenangan mereka. Kenapa? Entitas esensial dan substansial semuanya yang menjadi penyebab bak keterkaitan ikatan politik kausalitas, adalah dikarenakan Puan Maharani, AHY dan Gibran, ketiganya adalah representasi politik dinasti. Yang sesungguhnya sudah basi dan tidak laku sebagai daya guna “jualan” politik di tengah-tengah dinamika perkembangan teori akademis dan praksis modernisasi sosio-politik di mana pun di seluruh belahan dunia, terutama khususnya di negeri-negeri baik berbentuk republik maupun federasi yang berpaham demokrasi. Termasuk, di negeri Republik Indonesia ini. Politik dinasti itu akan hanya cocok penerapannya di negara kerajaan monarchi dan atau kerajaan, khilafah, karena kekuatan kepemimpinan kekuasaan keduanya dianggap bersenyawa dan bersentuhan dengan ruhnya Tuhan bahwa raja itu representasi Tuhan oleh rakyatnya. Maka, dia tidak akan mudah goyah dalam sejarah regenerasi kepemimpinan kekuasaan itu selama beratus-ratus tahun hingga kini memainkan meninggalkan warisan kemakmuran bagi rakyatnya. Dan dalam keniscayaan praksis politik yang faktual dan nyata, politik dinasti yang diterapkan di negara-negara pengusung demokrasi dengan penguasanya rezim dari sipil maupun militer itu, fakta terbuktikannya hanyalah berakibat kepada terjadinya: suatu bentuk pembohongan dan penyelewengan konstitusional. Pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat pengemban demokratisasi itu kemudian terkangkangi di negara-negara bercokol politik dinasti itu, ada dua: Pertama, dalam perkembangan hanya menimbulkan dan memunculkan nagara itu menjadi represif, melahirkan negara dengan kepemimpinan rezim penguasa otoriter dengan otoritarianismenya. Kedua, memunculkan tamu parasit yang tak diundang, lazimnya datang dan muncul dengan strategi politik latent , cara tak tercirikan dan tersembunyi, tapi tiba-tiba kemunculan kemudian melekat lengket sangat kuat bak lintah penghisap darah rakyatnya, kekuatan parasitisme oligarki korporasi yang telah melakukan “konspirasi persengkokolan politik dan ekonomi” dengan rezim penguasa dari dinasti politik itu. Maka, seperti di negara kita yang hanya tinggal memakan waktu beberapa bulan lagi akan melewati kurun dan momentum transisi kepemimpinan dengan Pilpres 2024, akan tampak jelas dan terang di permukaan, bisa menjadi cara pandang, proyeksi dan perspektif politik bahwa Capres-cawapres siapa dan koalisi partai-partai apa yang posisinya paling jauh dari lingkaran keterkunkungan politik otoriter dari akibat kekuasaan politik dinasti itulah yang akan memenangkannya di kancah Pilpres dan Pemilu 2024 itu. Terlebih, secara “geniune” tokoh terpilih tercalonkan sebagai Presiden bersama kendaraan partai pengusungnya itu memiliki misi pengubah, merubah dan melakukan perubahan mewujudkan kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan yang memang sejatinya juga diharapkan oleh entitas rakyat yang tengah terintimidasi dan tertindas oleh kekuasaan rezim penguasa hasil politik dinasti itu. Bagi merekalah dipastikan akan menyongsong kemenangan itu, —-sebagai sesuatu yang tak terelakkan, dikarenakan itu nurbuah faktor alamiah dan kodrati politik saat di mana kekuatan kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh semangat moral dan ghirah religiusitas itu tengah memintakannya kembali ke pangkuannya, Vox Populi Vox Dei. Kita buktikan saja nanti! Wallahu a’lam Bishawab. Mustikasari-Bekasi, 9 September 2023 Dairy Sudarman, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Fotonya ‘Hilang’ di Kantor PDIP Sumut, Jokowi: Ah Foto Saja

Ganjar Deklarasi Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahfud MD Akan Berjuang di Banyak Jalan

Pilih Gabung Koalisi atau Oposisi?, Ketua FPKS DPR: Kita Lihat Dinamikanya

Ahmad Basarah: PDIP Siap Koalisi Atau Oposisi