Ketua MUI: Penceramah Kritis ke Pemerintah Jangan Dicap Radikal

Jakarta (SI Online) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis berharap agar penceramah yang mengritik pemerintah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar alias mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan tidak dicap sebagai radikal. Kiai Cholil mengatakan hal itu merespons kriteria penceramah radikal yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT) baru-baru ini. "Tapi jangan sampai yang amar ma'ruf dan nahi munkar karena mengkritik pemerintah lalu disebut radikal," kata Kiai Cholil, melalui akun Twitter resminya @cholilnafis, dikutip Selasa (08/03). Meski demikian, ia memastikan MUI tegas menolak penceramah yang membangkang terhadap negara. Terlebih lagi penceramah tersebut anti terhadap ideologi negara Pancasila. "Ya. Kita tak suka penceramah yg membangkang negara dan anti Pancasila yang itu pasti melanggar hukum Islam dan hukum nasional kita," tambahnya. https://twitter.com/cholilnafis/status/1500634683469877249 Seperti informasi, Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakhid, telah menyebut sejumlah ciri penceramah radikal. Langkah itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyindir keberadaan pendakwah radikal pada Rapat Pimpinan TNI-Polri. Baca juga: Rezim Jokowi Labeli Penceramah Radikal, YLBHI: Mirip Orba Ahmad menyampaikan beberapa ciri penceramah radikal yakni antipemerintah. Lalu, penceramah itu selalu menyebarkan kebencian dan fitnah terhadap pemerintahan yang sah. Para pendakwah radikal juga disebut BNPT selalu menyebarkan paham khilafah dan menanamkan paham antipancasila. BNPT juga menyebut penceramah radikal mengajarkan paham takfiri atau mengafirkan pihak yang berbeda paham ataupun agama. Para penceramah itu pun memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungannya. Penceramah radikal juga bersikap intoleran terhadap perbedaan. Bahkan, mereka anti terhadap budaya dan kearifan lokal keagamaan. red: a.syakira

SHARE:

Artikel Terkait

Semprot Gus Miftah, KH Cholil Nafis: Goblok-Goblokkin Orang Itu Tanda Tak Belajar Etika

Jelang Pilkada, Ini Kriteria Calon Pemimpin Sesuai Fatwa MUI

BKsPPI Hadiri Rapat Wantim MUI, Bahas Isu Strategis dan Global

RS Islam Bogor Raih Akreditasi sebagai RS Syariah Pertama di Bogor