Ketum HKTI: Sektor Perunggasan Sekarat, Pemerintah Harus Turun Tangan
“Ini jangankan pada harga Rp21.000, bisa bertahan dengan harga Rp19.000 saja sudah keajaiban karena sekarang harga telur di kandang malah turun parah di Rp15.000. Dan seperti soal pakan dan jagung, dalam soal turun parahnya harga telur, pemerintah diam seribu basa,” tegas Fadli Zon.
Kondisi turun parahnya harga telur ini, dalam pandangan HKTI, semakin diperparah dengan kebijakan Kementan yang meminta agar melakukan cutting telur tetas dan afkir dini saat tejadi oversupply daging ayam. Disinyalir cutting telur tetas ini bisa berpotensi merembes ke pasar yang menekan telur konsumsi.
“Anehnya, resep cutting telur tetas dan afkir dini ini selalu dipakai Kementan, padahal tidak efektif dan berpotensi merusak pasar telur. Sepertinya Kementan tidak ada resep lain, walau terbukti kurang ampuh,” jelas Fadli.
Dalam pandangan HKTI, kondisi perunggasan nasional sedang tidak baik-baik saja, harus ditolong. Pemerintah harus jamin ketersediaan dan stabilitas harga jagung untuk pakan unggas. Pemerintah juga harus jamin harga telur di tingkat peternak. Kalau tidak segera dilakukan maka ini akan jadi kiamat buat dunia perunggasan nasional yang sudah swasembada puluhan tahun. Alas hukum untuk menolong para peternak sudah tersedia, Permendag No. 7 Tahun 2020, tinggal dilaksanakan.
“HKTI mendesak pemerintah untuk segera menyediakan jagung dengan harga Rp4.500, sesuai harga acuan pemerintah. Juga jamin harga telur ayam sesuai harga acuan. Ini urgen dilakukan Pemerintah,” tegas Fadli.
Selanjutnya, HKTI juga mendesak agar Pemerintah menyerap kelebihan pasok telur melalu bansos yang diberikan kepada masyarakat. Penyerapan melalui bansos minimal dilakukan sampai pasar telur kembali normal. Usulan lain HKTI, cutting tidak dilakukan pada telur tetas tetapi pada indukan ayam broiler, sehingga meminimalisir rembesan telur tetas ke pasar.
red: adhila
