Klaim Keberhasilan Atasi Pandemik, Pencitraan ala Rezim Oligarki?

Di sisi lain, vaksin yang digadang-gadang menjadi solusi mengakhiri pandemi, justru menimbulkan masalah baru bagi rakyat. Ketidakjelasan mekanisme vaksinasi dan komersialisasi vaksin, membuat rakyat semakin menjerit. Rakyat pun bertambah yakin bahwa tuan penguasa dan para menteri tidak serius mengatasi pandemi.

Sementara itu, alih-alih fokus mengatasi pandemi. Tuan penguasa justru memanfaatkan momen wabah untuk mengesahkan si sapu jagad UU Cipta Kerja. Padahal undang-undang zalim yang berpotensi merusak kehidupan manusia dan alam ini, jauh hari sudah ditolak oleh hampir seluruh elemen masyarakat. Alhasil, tampak nyata berbagai klaim tuan penguasa hanyalah polesan make-up pencitraan yang menipu rakyat. Ujungnya tidak lain adalah untuk melanggengkan kekuasaan tuan penguasa.

Tampak jelas, watak tuan penguasa dalam naungan demokrasi. Kepentingan rakyat yang semestinya diutamakan menjadi hal remeh yang tak dipedulikan. Tuan penguasa justru menyibukkan diri, dengan berbagai agenda yang memuluskan kepentingan oligarki yang ada dalam lingkaran kekuasaannya. UU Cipta Kerja merupakan bukti tak terbantahkan. Bagaimana arogansi tuan penguasa memuluskan kepentingan para cukong di atas derita rakyat melawan wabah.

Jelas demokrasi hanya menjadi alat tuan penguasa dan para cukong menjaga kepentingannya. Yakni lewat berbagai undang-undang zalim yang semakin mengokohkan jeratan gurita kapitalis-oligarki atas negeri ini. Sedangkan rakyat hanya menjadi batu loncatan untuk meraih kursi kekuasaan. Ironisnya, ketika rakyat menuntut kepentingannya dipenuhi secara layak oleh negara. Suaranya justru tak didengar, bahkan dibungkam oleh penguasa.

Melihat sikap tuan penguasa yang tidak bersungguh-sungguh mewujudkan kemaslahatan rakyat. Semestinya rakyat semakin terbuka mata dan hatinya. Bahwa demokrasi tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang amanah dan peduli pada rakyat. Demokrasi juga tidak mampu memberikan solusi hakiki. Solusi demokrasi hanya PHP. Tidak menyentuh pada akar persoalan sebab dipoles dengan pencitraan. Solusi demokrasi hanya solusi tambal sulam, penuh tipu-tipu. Alhasil saatnya rakyat mencampakkan demokrasi dan mencari solusi hakiki.

Sistem yang berasal dari buah pemikiran manusia, jelas tidak akan mengantarkan umat manusia pada solusi hakiki. Ini tentu berbeda dengan sistem Islam yang berasal dari wahyu Allah SWT., Al-Khaliq Al-Mudabbir. Sistem Islam yang dibangun di atas pondasi tauhid, telah terbukti memiliki solusi yang solutif dari seperangkat aturan yang dilahirkan dari pondasinya.

Paradigma Islam memandang bahwa kepala negara (imam/khalifah) merupakan raa’in (pengurus) dan junnah (penjaga) bagi rakyatnya. Ia bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, tidak terkecuali dalam aspek kesehatan. Menjadi tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, bahkan gratis. Apatah lagi saat pandemi melanda seperti hari ini.

Jaminan kesehatan ini diberikan tidak hanya bagi kaum Muslimin saja, tapi juga bagi non-Muslim. Tanpa membedakan agama, bangsa, etnis, suku dan rasnya. Tanggung jawab negara dalam mengurus kebutuhan rakyatnya ini, ditegaskan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis,