Korelasi Korupsi Tambang Minerba dengan Korupsi Suara Pilpres 2024
Termasuk, PT. Rakabu Sejahtera pemiliknya, tak lain adalah keluarga dinasti Jokowi. Ada dua anaknya Gibran dan Kaesang sebagai komisaris.
Lantas, kedua perusahaan LBP dan Gibran-Kaesang terlibat konspirasi menguasai pelbagai tambang dengan porosnya mengiblat ke perusahaan-perusahaan milik aseng RRC.
Padahal, dengan negara komunis ini dikenal para pengusahanya yang rakus, licik dan serakah. Pantas, rakus-licik-serakah beraliansi dengan pejabat negara Indonesia yang tak punya etika dan moral alias koruptif, curang, dan pecundang pula.
Demikian pun dengan Bahlil Lahadalia, adalah pemilik PT. Metal Mineral Pradana menguasai tidak kalah besar bisnisnya di usaha pertambangan dengan LBP dan dinasti keluarga Jokowi.
Sementara, melalui Adaro Group siapa tak mengenalnya pemilik usaha pertambangan berskala besar yang lain lagi dikendalikan oleh keluarga Erick Thohir.
Jadi, dengan kewenangan penuhnya atas konsesi lahan pertambangan yang dikendalikan oleh mereka, maka negara sebagai pemegang daulat dan pemilik sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa.
Sumber-sumber pendapatan negara dari fiskal pajak pertambangan pun dikendalikan oleh mereka semau mereka pula.
Penghasilan ribuan trilyun dari kelompok mereka dipajak ala holiday taxes. Negara hanya sebagai alat pajak penghiburan. Setiap tahun kontribusinya hanya puluhan trilyun. Sampai kapanpun tak akan mampu mendongkrak secara signifikan pendapatan negara untuk APBN yang statis dan stagnan.
Sekali saat memberi sumbangsih 300 trilyun ke negara, program hilirisasi menjadi propaganda primadona pemerintah yang dianggap sangat sukses. Padahal, benefit dan profit akselerasinya tetap lebih besar menguntungkan mereka.
Yang jelas, kasus korupsi PT. Timah ini seharusnya dapat memberi inspirasi untuk bisa membuka secara efek domino kotak pandora korupsi terselubung yang besarnya lebih maha raksasa di sektor pertambangan yang dilakukan oleh mereka ini.
Tetapi, jangankan sampai membuka kontak pandora, membuka tabirnya saja tak ada yang berani dan mampu menyibakkannya.
KPK, PPATK, Kejaksaan Agung dan Makhamah Agung bahkan Kepolisian dan TNI pamit mundur. Jangankan menyelidik dan menyidik. Bahkan, sebaliknya ironisnya mereka justru dilindunginya. Yang the Man of Guardian-nya, adalah salah satunya pejabat aktif kepala Polri Sulistyo Sigit Prabowo dan lainnya eks non aktif kepala Polri selaku menteri dalam negeri, Tito Karnavian.
