Kritik Resolusi DK PBB, HNW: Mestinya Adil untuk Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Oleh karena itu, HNW berharap agar Pemerintah Indonesia bisa berperan lebih besar dan luas lagi bersama negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka, terutama negara-negara Arab dan negara-negara anggota OKI, terutama dengan negara-negara mediator seperti Turki dan Qatar, dan khususnya Mesir yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk memastikan poin Resolusi tersebut berjalan dengan adil.

“Jadi, meski beberapa poin dalam Resolusi DK PBB ini sangat tidak adil terhadap bangsa Palestina, semoga dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara objektif dan adil, dengan dilaksanakan secara komprehensif merujuk pada keseluruhan Resolusi-Resolusi PBB terkait Gaza dan Palestina, termasuk fakta adanya fatwa dari ICJ terkait ilegalnya pendudukan Israel, dan pengakuan lebih dari 150 negara anggota PBB terhadap Palestina sebagai negara Merdeka,” jelasnya.

“Dan hal yang utama adalah agar melibatkan bangsa Palestina dalam mewujudkan berdirinya negara Palestina merdeka dan berdaulat, membangun wilayahnya, hingga kemudian dilaksanakan hak menentukan nasib sendiri sebagai wujud terbentuknya negara Palestina Merdeka dan berdaulat. Hal yang menjadi hutang sejarah Indonesia terhadap Palestina yang dahulu sebagai salah satu bangsa pertama yang mengakui Indonesia merdeka,” pungkasnya.

red: adhila