Kualitas Pemilu 2019: Tanpa Visi Misi Penuh Kisi-Kisi

Pentingnya pemaparan visi, misi dan program pasangan calon adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seorang presiden dan wakil presiden dalam melihat serta mendiagnosa permasalah bangsa dan negara. Pemaparan visi dan misi sangat penting sebagai perkenalan awal masyarakat bagi calon pemimpin mereka.

Dalam konteks ini, penghilangan pemaparan visi misi dan program, bagi pasangan calon yang direncanakan oleh KPU RI sangat bertentangan dengan prinsip pemilu yang terbuka. Karena rakyat disodorkan calon yang tidak diuji oleh nalar publik. Ini sebuah ironi, yang tentu sangat bertentangan dengan prinsip pemilu yang kita anut.

Pemaparan visi dan misi serta program itu sangat penting, karena disitulah pemimpin itu akan diuji kualitasnya. Rakyat bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh paslon. Apalagi dalam era yang terbuka, seharusnya KPU harus mendorong visi misi itu disampaikan secara terbuka,bukan malah meniadakannya.

KPU seakan-akan ingin melindungi kelemahan dan ketidakmampuan pasangan calon tertentu yang tidak bisa menjelaskan visi dan misinya. Bahkan dalam Anggapan saya, KPU ingin menyodorkan kepada publik seorang pemimpin ‘tanpa konsep’.

Bagi saya, sikap KPU sudah tidak fair lagi, kuat dugaan KPU ingin melindungi kelemahan yang ada pada pasangan calon tertentu. Padahal mereka yang menjadi calon pemimpin Indonesia harus diuji kelayakan oleh publik, baik kelemahan maupun kekuatan serta kemampuannya, supaya tidak melahirkan pemimpin dengan modal penampilan tanpa isi kepala. Ironi yang kedua bagi masa depan Indonesia.

Padahal dengan visi, misi dan program itulah dukungan masyarakat akan digalakkan, sehingga tidak lagi melahirkan pemimpin dengan dukungan massa yang mengambang, apalagi menarik perhatian massa Hanya dengan sekedar ‘blusukan’, yang kita tidak tahu sumbangannya bagi kemajuan bangsa. Visi, misi akan memperkuat citra, bukan pencitra yang menjadi modal untuk menyelenggarakan negara. Modal yang harus dimiliki seorang presiden adalah kemampuan person, kekuatan dikungan rakyat dan kebijakan politik yang merakyat.

Oleh sebab itulah kita tidak menyepakati bahwa penyampaian visi, misi dan program dibatalkan oleh KPU, apalagi hanya disampaikan oleh tim sukses. Karena kebijakan negara bukan diputuskan oleh relawan, tapi oleh presiden dan wakil presiden.