Lima Bukti Cacatnya Situng KPU
Kelemahan ketiga, terkait tenaga penginput data. Berdasarkan pemaparan ketua KPU, di setiap KPU Kabupaten/Kota terdapat 25 petugas input. Ada juga yang bertugas sebagai verifikator. Mereka inilah yang menjadi ujung tombak proses real count KPU.
Masalah yang kami temukan dari paparan KPU, petugas input kerap juga menjadi verifikator. Mereka inputer tapi juga verifikator. Seharusnya tak boleh. Karena, mustahil akan ada verifikasi data yang berkualitas, jika cara kerjanya tumpang tindih seperti itu. Tugas penginput dan verifikator data harus tegas dipisahkan dan dilaksanakan oleh petugas yang berbeda.
Keempat, KPU juga menyatakan tenaga input dan verifikator memiliki IP Address yang berbeda. Namun, ketika dikonfirmasi berapa total jumlah pasti IP Address petugas input data, tak ada yang mampu menyebutkannya. Data dasar seperti ini seharusnya wajib diketahui KPU.
Bahkan, idealnya KPU wajib melakukan pengawasan berkala terhadap trafik IP address. Berapa jumlah IP Address yang aktif, dari mana lokasinya, dan apa log aktivitasnya. Ini semua perlu dimonitor, sebagai antisipasi dan deteksi ketika ada IP address tak dikenal yang masuk ke dalam proses Situng KPU.
Kelemahan kelima, terkait server KPU. Informasi dari hasil pemantauan langsung, server KPU saat ini berada di tiga lokasi. Di kantor KPU, BPPT, dan Sentul. Server utama ditaruh di kantor KPU, sementara di BPPT dan Sentul difungsikan sebagai cadangan.
Setelah melihat langsung ke lokasi server di kantor KPU RI, kondisi ruang penyimpanan server sangat tidak representatif. Sistem yang digunakannya juga sederhana. Operating systemnya menggunakan linux, database mysql, dan program php. Program-program tersebut bahkan bisa diperoleh gratis.
Secara fisik, server KPU itu tak representatif. Seorang ahli IT menaksir dari segi biaya server KPU itu di kisaran 1-2 miliar rupiah. Begitupun dengan operation room-nya.
Berdasarkan keterangan yang saya dapat di lokasi, KPU juga tak menggunakan server bersertifikat ISO (The International Standardization of Organization) 27001. Padahal, sertifikat itu merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi, atau dikenal juga dengan Information Security Management System (ISMS). Ketika ditanyakan adakah admin server di lokasi, dijawab tidak ada. Tidak ada yang tahu bagaimana mengakses server, login-nya. Sehingga belum bisa disimpulkan bahwa fisik server KPU itu benar-benar server KPU yang aktif.
Mengingat telah ditemukan banyaknya kelemahan, Situng KPU saat ini harusnya tidak diteruskan. Banyaknya kasus salah input serta proses verifikasi yang lemah, menjadikan Situng KPU sudah tak bisa lagi dijadikan instrumen kontrol penghitungan manual KPU. Sistem ini cacat. Situng KPU bisa salah hitung. Ini bisa menambah kisruh dan semakin menurunkan kredibilitas KPU di mata masyarakat.
Kita semua ingin pemilu yang sudah menghabiskan biaya 24 triliun rupiah ini, memberikan keadilan bagi semua pihak. Adil bagi peserta pemilu. Adil bagi para pemilih. Dan tentunya, pemilu yang menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat Indonesia. Bukan Presiden salah input.
Dr. Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
