Listrik Diswastanisasi?, Rakyat Tambah Merana

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tidak terlalu banyak terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik (www economy.okezone).

Hal ini dia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Plt Direktur Utama PT PLN , Sripeni Inten Cahyani di kantor kemaritiman Jakarta. “ Saya pengen, PLN lebih efisien lah. Terus kemudian kalian (PLN) jangan terlalu banyak dulu lah terlibat dalam pembangunan listrik. Biarin aja private sector yang lebih masuk. Seperti 51 % harus untuk Indonesia power untuk waste to energy. Jadi konsolidasi aja dulu, biar private sectormain,”ujar dia, Rabu(14/8/2019)

Sudah dapat di prediksi, Inilah buntut dari black out PLN di sebagian wilayah pulau jawa yang terjadi pada minggu 4 agustus 2019, hal ini menjadi jalan penyempurnaan liberalisasi dan penguasaan listrik oleh swasta yakni Cina. Seakan lepas tangan, tidak mau repot berfikir panjang, itulah yang terjadi pada pemerintahan kita sekarang ini terhadap masalah rakyatnya. Mengalami kegagalan dalam bidang kelistrikan membuatnya trauma. Kemudian menyerahkan pada swasta. Nasib rakyat di pertaruhkan.

Yang mana listrik merupakan kebutuhan yang krusial bagi rakyat milenial. Lebih dari 60% peralatan rumah tangga memakai listrik sebagai sumber energinya. Jadi rakyat kita sudah ketergantungan akut dengan listrik. Jika pemerintah menyerahkan listrik pada swasta, bagaimana nasib rakyat selanjutnya?

Kita bisa menyaksikan bahwa sekarang saja rakyat untuk mendapatkan layanan listrik harus membayar mahal, sebab subsidi listrik dikurangi. Karena Negara merasa sangat keberatan . Apalagi kalau diserahkan pada pihak swasta. Yang mana pihak swasta pasti ingin dapat untung yang lebih besar.

Negeri kita, negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, yang terus melangkah maju menuju liberisasi energi tanpa henti. Yang mana ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi liberal yang diterapkannya. Konsekuensi lainnya adalah pemerintah mau tidak mau harus menyerahkan pengelolaan sumber daya alamnya ke pihak swasta.Yakni memberikan kebebasan pihak swasta untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di bidang energi. Tentu yang menjadi korban adalah rakyatnya. Rakyat akan semakin berat menanggung tingginya biaya hidup. Sedangkan pemerintah yang seharusnya menjamin terpenuhinya kebutuahan hidup dengan mudah malah menyerahkan tanggungjawabnya ke swasta. Akhirnya semakin lengkaplah penderitaan rakyatnya.

Dengan tingginya biaya hidup akan menimbulkan dampak buruk pada ekonomi rakyat, juga pada di bidang lainnya. Kriminalitas semakin Berjaya, angka bunuh diri semakin meninggi, kasus perceraian yang tak terkendali, kemiskinan makin menjadi dan kasus-kasus cabang lainnya yang tak kalah membuat pusing kepala tentunya. Inilah buah dari diterapkannya sistem ekonomi liberal. Dan sistem ini yang sekarang diterapkan di negara kita.

Sebagai seorang muslim seharusnya kita bangga dengan sistem ekonomi Islam yang luar biasa pengaturannya. Sistem yang membawa keberkahan dari langit dan bumi tentunya dan membawa keadilan pastinya. Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra, Nabi bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.”(HR. Abu Dawud dan Ahmad). Artinya ketiga jenis barang tersebut adalah milik umum dimana manusia berserikat dalam kepemilikannya. Hal tersebut tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau negara bahkan swasta, asing pula. Agar semua bisa mengakses dan mendapat manfaat dari ketiganya maka negara mewakili rakyat untuk mengatur pemanfaatannya.

Api yang di maksud oleh hadist tersebut termasuk listrik. Maka dari itu hukumnya haram menyerahkannya untuk di kelola oleh pihak swasta maupun perorangan. Negara sendirilah yang harusnya menggelola dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sehingga rakyat mudah bahkan murah untuk medapatkannya. Inilah salah satu peranan negara sebagai rain dan junnah di dalam sistem Islam. Negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyatnya. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dari rakyatnya. Jadi negara tidak berlepas tangan dari pengurusan terhadap rakyat. Dan ini bisa dicapai jika sistem islam yang diterapkan secara utuh dalam kepemimpinan seorang khalifah. Untuk itu marilah kita memperjuangkan sistem Islam untuk tegak dalam kehidupan kita. Wallahu a’lam bishawab.

Puji Rahayu
Anggota Penulis Peduli Umat