#Pandemi COVID-19NASIONAL

Luhut Dinilai Arogan dan Militeristik, Kiai Muhyiddin: Saatnya Jokowi Ambil Alih Komando

Jakarta (SI Online) – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021 dinilai akan semakin menambah beban rakyat miskin.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, pemerintah cenderung memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dan psikologi rakyat.

“Seharusnya ada kompensasi bagi rakyat miskin selama masa PPKM. Anggaran tersebut tidak besar jika dilihat dari total anggaran yang dialokasikan untuk penyelamatan ekonomi para oligarkis,” ungkap Kiai Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat malam (16/07/2021).

Baca juga: KH Muhyiddin Junaidi: Pemerintah Wajib Jaga Kesehatan Rakyat

Kiai Muhyaiddin menambahkan, tanpa kompensasi bagi rakyat miskin dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan. Sebab ia mengaku heran dalam kondisi pandemi jumlah orang kaya juga bertambah secara signifikan. Hal itulah yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial.

Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, mantan Wakil Ketua Umum MUI ini menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil alih langsung komando penanganan pandemi dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

“Sikap arogan dan militeristiknya sangat kontraproduktif. Bahkan sebagian pernyataan terakhir beliau ke publik justru menunjukkan kegamangan dan inkonsistensinya,” kata Kiai Muhyiddin.

Baca juga: Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli 2021

Sikap Luhut itu, lanjut dia, semakin membuat rakyat apatis dan bingung. Apalagi ditambah sikapnya yang pro-China yang semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. “One man show policy merusak semangat team work,” tegasnya.

Kiai Muhyiddin menyarankan agar DPR segera memanggil Luhut sebelum kondisi nasional semakin memburuk.

“Kini saatnya DPR memanggil LBP untuk rapat dengar pendapat sebelum memburuknya kondisi nasional dan hilangnya kepercayaan internasional kepada Republik Indonesia,” pungkasnya.

red: farah abdillah

Artikel Terkait

Back to top button