“Maha Keputusan”, Puisi Catatan Demokrasi

MK, Makamah Konstitusi, itu singkatanLembaga penjaga hukum pemelihara peradabanJika saja sosoknya menjadi Dewa KeadilanJika saja martabat dan marwahnya menjadi Penegak Hukum dengan kejujuranMaka, MK itu juga singkatan dari “Maha Keputusan”Dialah soko guru pemegang nilai “suci “ hukum negara penata segala aturan dan peraturanBagian dari individu warga negara maupun lembaga negara yang memohon pemanfaatan hukum keniscayaanAtau pun ibu kandung hukum yang melahirkan janin kebijakan dan kebijaksanaanDalam naungan cakrawala sistem kenegaraan dan kebangsaan Keindonesiaan Maka, ketika di negeri ini demokrasi terasa tengah terjadi perundungan, ketakmaslahatan dan pengrusakanMK niscaya menjadi satu-satunya harapan dan perjuanganKarena MPR pun sudah terasa banyak diam tiarap terperangkap kebisuanApalagi DPR sudah “kehilangan kepercayaan rakyat” menjadi lembaga perkongsian kepartaianBagian dari oligarki bandit-bandit politik yang sesungguhnya picisanTerjerat konspirasi ladang bisnis konglomerasi yang tak berperasaanYang membuat mesin demokrasi terkatup macet dan rusak “over heating” berwujud otoritarianDikendalikan rezim penguasa yang tengah haus kerakusan dan keserakahan Fakta kejumawaan dan kemasgulan rezim kekuasaanSekarang cerobong komando seluruhnya diatur dari Istana KepresidenanKetika RUU KPK, Omnibuslaw, BRIN dan IKN diluncurkanUU diratifikasi hasil persekongkolanTak ada argumentasi, apriori dan aspirasi rakyat secara kebersamaanYang ada seolah tergesa dipaksakan dan hasilpemaksaan rezim penguasa kezalimanTersembunyi dan disembunyikan semalamanSeperti mengeluarkan produk hukum selundupan Maka, jalannya rezim pemerintahan pun tampak serampanganMembiarkan ambisi membangun infrastruktur hasil hutanganKabinet pun dibuat hasil kongsi kepartaianTidak aneh jika KKN tumbuh subur berkeliaranDi setiap jas dan dasi kewenangan kesewenang-wenanganAntara pejabat dan pengusaha rangkap jabatanHasilnya hanya mengonggok kekayaanTak peduli pandemi wabah berkepanjanganKesehatan untuk rakyat pun dijadikan ladang pesugihanBantuan sosial pun dikorupsi perdagangkanNiscayalah rakyat tak dipedulikan kesejahteraanTerus terjerembab dalam jurang kemiskinanTerseret juga soal hukum tak berkeadilanTajam ke bawah untuk rakyat tak terperikanHanya terpenjarakan ketika protes dan kritik tajam diteriakkanTanpa rakyat ada naunganPolisi dan tentara pun jadi domplengan kekuasaanSenjatanya malah ditodongkan menakuti-nakuti rakyat yang sudah berkesusahanMaka, lengkaplah sudah rakyat terjerat penderitaanNegara dan bangsa dalam gelap cengkeraman otoritarian Jadi, tak usahlah usulan pemulihan demokrasi ke MPR dinarasikanJadi, tak perlulah aspirasi rakyat ke DPR disampaikanAda MK, sang pengambil Maha KeputusanDan itu pun diatur sudah sesuai perundangan-undanganSetiap siapa pun individu langsung bisa mengajukan uji materi bahan pertimbanganTak perlu ranah MPR dan DPR yang sudah tak mempedulikanDan semoga MK pun bukan lembaga kacang-kacanganMampu berdiri secara independensi membangun kemandirianHanya untuk kepentingan negara dan bangsa yang diutamakanTanpa terkena getah perkongsianTanpa teracuni noda oligarki kepentinganSelalu di bawah Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum landasan Maka, melalui puisi ini sungguh-sungguh wahai MK dengarkan dan camkanPuisi ini anggaplah usulan uji materi maha penting untuk demokrasi dipulihkan dan pemulihanWaktunya sungguh mepet hanya dua tahun ke depanKetika berujung 2024 ada pemilu penggantianUntuk Presiden baru peminpin pilihan Maka, ini adalah momentum penting sekalipun tak bertuanKarena tuannya pun hanya MK sendirianTidak apa-apa demi perbaikan dan kebaikanBerpeganglah pada kejujuran dan keadilanSekalipun jutaan hama wereng politik yang meracuni berterbanganAkan mati berjatuhan sambil membawa malu dan hinaan Hama wereng terbesar bagi demokrasi, adalah PT 20%, itu bakal menjadi janin otoritarianKarena awalnya hasil perkawinan perselingkuhanPasti akan diharamkan disebutnya oleh para Ulama, Pendeta, Biksu dan Biku diteriaki dosa besar penghujatan Maka, MK luluskan dan lahirkan janin PT 0% sebagai kunci dibukanya pintu demokrasi pemulihanUntuk demokrasi pembaharuanTak ada alasan PT 20% dipertahankanToh itu dipilih untuk Presiden pembaharuanTerlebih, di UUD 1945 di pasal-pasal itu tak ada angka prosentasianLogika hukum PT itu menampakkan keniscayaanBilamana dipakai di periode pertama jabatanItupun bersyarat ketika Presiden berprestasi untuk keadilan dan kemakmuran rakyat kebanyakanItulah demokrasi mewujud untuk memuliakan keadilan demi kesejahteraan kerakyatan Jadi, MK saat ini maha penting karena MK itu pengambil Maha KeputusanUntuk memperbaiki negeri dengan demokrasi ke depanDaripada dipertahankan PT 20% hanya akan mengundang otoritarian Sebaliknya, itulah pula yang tengah keras diperjuangkanOleh para pecundang politik penerus rezim kekuasaanYang sudah terbelenggu oligarki konglomerasi dan kepartaianMK apakah itu akan terjadi terbiarkan? Jika iya, MK pun tak lebih lembaga hukum puritan yang tergerus pula oleh permainan politik perselingkuhanHukum satu-satunya jalantelah dijadikan alat pecundangUntuk membunuh demokrasiketika negara bangsa adalahtonggak, pilar dan teras kerakyatanDi bawah pelindung Yang Maha Esa KetuhananMaka, satu dekade ke depan kemudian…Indonesia sudah pasti akan masuk terjerembab ke kubangan kehancuranKetika sudah tak ada lagi“Vox Populi Vox Dei” dijadikan landasanSebagaimana Pancasila dan UUD 1945 kumandangkanMaka, selamat tinggal pula buat demokrasi terkembangkanDi bumi Ibu Pertiwi yang telah mati karenatersungkur oleh kegilaan otoritarianYang ambisius penciptaannya dengan cara apa pun sekalipun ketika Tuhan pun sudah dianggap hanya fantasi dan hayalanApakah Indonesia akan menjadi demikian? Wallahu a'lam Bisshawab Dairy Sudarman, adalah pemerhati politik dan kebangsaan.

SHARE:

Artikel Terkait

Antara yang Menikmati dan yang Mengutuk Demokrasi

Praktik Demokrasi Internal Parpol Dikritik, “Parpol Mirip PT atau Milik Keluarga”

Anies dan Reformasi Kebaruan Partai Politik

Dikadali Demokrasi?