Masjid dan Pesantren Dikaitkan Radikalisme dan Terorisme, HNW: Harusnya Polri dan BNPT Fokus Hadapi OPM
Menurutnya, jangan sampai kita kembali kehilangan putra-putra terbaik bangsa yang bertugas di Papua, apalagi sampai keutuhan dan kedaulatan NKRI dikoyak oleh teror separatis radikalis OPM, sehingga semboyan NKRI harga mati, tinggal slogan kosong belaka, karena alih-alih satukan potensi bangsa, malah potensi yang ada dikoyak sendiri dengan mempergencar isu tuduhan terkait radikalisme dan terorisme terhadap komunitas Pesantren dan Masjid, komunitas yang justru sangat berjasa bagi kemerdekaan dan keselamatan NKRI.
Lebih lanjut, HNW mengatakan sudah semakin banyak pula suara dari DPR yang berharap agar pemberantasan terorisme juga difokuskan ke kelompok separatis. Misalnya, yang disampaikan oleh Anggota Komisi III saat Rapat Kerja dengan BNPT mempermasalahkan mengapa tidak memasukan separatisme di Papua dalam program kegiatan penanggulangan terorisme.
“Apa menurut BNPT mereka bukan teroris? Padahal Prof Mahfud MD, Menkopolhukam, sebelumnya sudah menyatakan secara terbuka bahwa separatisme lebih berbahaya dari radikalisme, dan KKB OPM di Papua adalah organisasi teroris,” jelas HNW.
Kata dia, ini seharusnya bisa menjadi perhatian serius. Jadi, pemetaan dan pencegahan serta pemberantasan radikalisme/terorisme, tidak hanya ditujukan kepada aktivitas di rumah ibadah, itu pun tendensius karena hanya terhadap masjid. Padahal di tengah pandemi ini, kegiatan beribadah di masjid dibatasi termasuk jenis kegiatan maupun jumlah banyaknya jemaah.
“Jadi bagaimana mereka melakukan diposisikan sedemikan rupa untuk dicurigai terkait terorisme dan radikalisme? Jangan sampai itu jadi jurus pengalihan isu dari banyak kejadian teror di Papua. Terbukti sekalipun di era pandemi covid, tetapi OPM malah makin radikal dan makin berani secara terbuka melakukan teror dan tuntutan separatis untuk kemerdekaan Papua” ujarnya.
Baca juga: Tanggapi BNPT, BKsPPI Minta Pesantren Tak Dikaitkan dengan Terorisme
Sebagai informasi, wacana pemetaan terhadap masjid untuk mencegah penyebaran paham terorisme sebelumnya disampaikan oleh Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Umar Effendi. Sedangkan, terkait adanya 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris disampaikan oleh Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
Tuduhan BNPT dan Mabes Polri tersebut memperoleh kritikan dan penolakan dari sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti Sekjen MUI KH Amirsyah Tambuhan, Ketua MUI KH Cholil Nafis, dan Ketua PBNU KH A. Fahrurrazi, Ketua PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Dr Imam Daruqutni, dan Jubir Pondok Gontor, mereka meminta agar dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisme dan terorisme tidak dilakukan framing tanpa bukti terkait terorisme dan radikalisme terhadap Pesantren dan Masjid, komunitas yang sangat terkait dengan umat Islam di Indonesia yang berjasa besar bagi Indonesia.
HNW menilai, harapan dan kritikan dari pimpinan berbagai Ormas Islam itu sangat wajar. Dan mestinya justru didengarkan untuk merawat potensi besar Umat Islam itu agar terjaga dan bisa diajak membersamai perjuangan Negara menjaga eksistensi NKRI.
