Membangun Sistem Ekonomi Antikrisis

Amerika Serikat tengah menghadapi krisis. Penyebabnya adalah inflasi yang sangat tinggi. Angka inflasi yang mencapai 9,1% dikatakan merupakan yang terburuk dalam 40 tahun terakhir. Akibatnya, harga berbagai kebutuhan pokok naik sangat tinggi. Pandemi covid-19 ditengarai sebagai penyebab awal terjadinya inflasi. Namun, permintaan tinggi akibat pengeluaran besar-besaran untuk melindungi rumah tangga serta bisnis akibat pandemi ditengarai sebagai penyebab utama. Pengeluaran sebesar 5 triliun USD itu membuat tingkat inflasi yang sangat parah. (kontan.co.id, 14/6/2022) Inflasi ternyata juga melanda Singapura. Angka inflasi di Negeri Singa yang mencapai 6,7% itu dikabarkan terburuk sejak September 2008. (inilah.com, 25/7/2022) Rapuhnya Sistem Ekonomi Kapitalis Ketika Adam Smith menerbitkan bukunya "The Wealth of Nations" pada 1776, Smith berhasil meyakinkan dunia dengan teori-teorinya. Ia mengatakan bahwa dengan teori ekonomi miliknya akan tercipta tatanan ekonomi yang menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan melalui mekanisme pasar bebas. Teori yang dikenal dengan nama liberalisme dan kapitalisme itu pun berhasil diterapkan oleh negara-negara Barat. Selama sekitar 150 tahun, terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di negara-negara itu. Harga-harga pun relatif stabil. Namun, pada 1930, terjadi malapetaka yang hebat. Pertumbuhan ekonomi berhenti. Pengangguran terjadi di mana-mana. Saat itu, muncullah John Maynard Keynes. Ia pun menyampaikan pendapatnya agar negara turut campur untuk menyelamatkan perekonomian. Sayangnya, resep itu tidak benar-benar mampu menyelesaikan masalah. Inflasi justru semakin meluas. Para pendukung teori Adam Smith menganggap bahwa hal ini disebabkan oleh campur tangan yang terlalu besar dari negara. Karena itu, mereka yang dijuluki sebagai kelompok neo-liberalisme ini pun berusaha agar negara tidak lagi turut campur. Terus berulangnya krisis ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sebatas ada atau tidaknya, serta besar atau kecilnya campur tangan negara. Namun, hal ini disebabkan oleh cacat bawaan yang melekat pada kapitalisme sejak kelahirannya. Inilah yang menjadi faktor penyebab kerapuhan sistem ini. Faktor-faktor itu adalah, pertama, sistem ekonomi kapitalis berbasis pada moneter. Keuntungan ekonomi diperoleh dari investasi spekulatif melalui sektor nonriil. Sistem ini meniscayakan bunga atau riba. Hal ini berpotensi meruntuhkan sistem keuangan secara keseluruhan. Sebab, akan terjadi gagal bayar (default)pada kredit perbankan atau pun obligasi. Kedua, sistem ekonomi kapitalis berbasis pada uang kertas (fiat money). Uang kertas merupakan uang yang diakui oleh negara, tetapi tidak ditopang dengan logam mulia seperti emas dan perak. Ketiga, ekonomi berbasis utang. Saat ini, utang telah menjadi solusi untuk mendanai berbagai proyek pembangunan. Bukan hanya negara-negara berkembang yang berutang. Amerika Serikat pun melakukannya. Dari tahun ke tahun, utang itu bukannya berkurang. Justru sebaliknya, semakin bertambah. Pada tahun 1998, utang AS "hanya"5,5 triliun USD. Empat tahun kemudian, bertambah menjadi 6,2 triliun USD. Hal ini juga terjadi pada negara dunia ketiga. Dampaknya tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik. Utang luar negeri itu menjadikan negara-negara tersebut masuk ke dalam jeratan pihak asing yang menguasai berbagai sumber daya alam milik mereka. Keempat, ekonomi berbasis investasi asing. Investasi asing yang dilakukan di negara-negara berkembang hanya menimbulkan kerugian. Saat asing melakukan investasi, pada dasarnya ia tengah menguras kekayaan alam negara tersebut. Keuntungan yang diperoleh, tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dibawa oleh investor serta kerusakan lingkungan yang sangat parah. Berdasarkan perhitungan ekonom Sritua Arief, dari setiap 1 USD yang diinvestasikan ke Indonesia, akan balik lagi ke luar negeri hingga 10 USD. Sistem Kapitalis Gagal Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Demokrasi kapitalis muncul sebagai reaksi atas sistem monarki absolut (otokrasi) dan teokrasi yang berkuasa di Eropa saat itu. Dari situlah muncul pemikiran sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme. Ketiga pemikiran ini menjadi satu paket. Sekularisme membuat manusia memisahkan agama dari kehidupan. Maka, manusia tidak perlu terikat dengan aturan-aturan dari Sang Pencipta, termasuk dalam bernegara. Hal ini didukung dengan konsep liberalisme yang membiarkan manusia berbuat sekehendaknya. Sedangkan kapitalisme membuat ekonomi tidak didominasi oleh negara, tetapi oleh rakyat. Demokrasi memberikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam faktanya, kedaulatan rakyat adalah kedaulatan para pemilik modal atau kapitalis (korporatokrasi). Mereka adalah penguasa rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian, rakyat berpindah dari kedaulatan agama dan penguasa ke kedaulatan pemilik modal. Negara pun berubah dari otokrasi dan teokrasi menjadi korporatokrasi. Pada faktanya, kapitalisme hanya memakmurkan sebagian kecil rakyat, yakni para kapitalis. Satu persen orang terkaya di Amerika Serikat, menguasai 95% kekayaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kapitalisme tidak mampu menyejahterakan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh para tokohnya. Justru yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi yang teramat parah. Ketangguhan Sistem Ekonomi Islam Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memiliki sistem ekonomi yang tangguh. Sistem yang mampu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan antikrisis. Peradaban Islam telah membuktikan hal itu. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencapai hal itu. Pertama, Islam mengatur masalah kepemilikan dan pengelolaannya. Islam membedakan kepemilikan menjadi kepemilikan individu, negara, dan umum. Islam juga mengatur siapa yang berhak mengelola masing-masing kepemilikan tersebut. Kepemilikan individu jelas dikelola oleh individu. Sedangkan kepemilikan negara oleh negara. Demikian pula dengan kepemilikan umum, dikelola oleh negara. Hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk harga produk yang murah atau bisa juga gratis. Kedua, distribusi kekayaan yang dilakukan oleh negara kepada mereka yang membutuhkan. Ketiga, pemenuhan kebutuhan pokok oleh negara. Keempat, penggunaan mata uang emas dan perak yang nilainya stabil. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Keenam, pemberian sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap para koruptor serta siapa saja yang membocorkan anggaran negara. Melalui enam cara inilah, peradaban Islam dulu mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur selama hampir 13 abad lamanya. Karena itu, juga kita ingin keluar dari krisis ekonomi yang tidak berkesudahan, cara inilah yang seharusnya kita tempuh. Bukan gali lubang tutup lubang untuk menambal anggaran. Bukannya keluar dari krisis, kita justru semakin terperosok ke dalamnya. Wallaahu a'lam bishshawaab. Mariyatul Qibtiyah, Pegiat Literasi.

SHARE:

Artikel Terkait

Sidang Parlemen Iblis

Karya Klasik yang Perlu Dikaji Seksama

Antara yang Menikmati dan yang Mengutuk Demokrasi

Prabowo dan Islam