Menggoreng Isu Radikalisme di Tengah Kelangkaan Minyak Goreng

Tak henti membuat kegaduhan. Setelah merilis pernyataan 198 pondok pesantren terafiliasi jaringan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menjual gorengan radikalisme dengan mengungkapkan lima ciri penceramah radikal (liputan6.com, 06/03/2022). Kelima ciri penceramah radikal versi BNPT yaitu mengajarkan anti Pancasila dan pro khilafah; mengajarkan paham takfiri; sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah; sikap eksklusif; dan anti budaya/kearifan lokal keagamaan. Tak ayal, pernyataan ini kembali menuai kontroversi di tengah masyarakat. Setidaknya ada dua hal yang memancing kemarahan umat Islam. Pertama, penyebutan kata penceramah. Kedua, lima ciri tersebut kental dengan ajaran Islam. Jelas, gorengan radikalisme ini tak sehat karena mengandung virus Islamofobia. Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas mengkritik penyebutan penceramah radikal (suaraislam.id, 09/03/2022). Mengapa hanya penceramah yang notabene identik dengan Islam yang dilabeli radikal. Ini sungguh diskriminatif. Anggota DPR RI dari fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyayangkan pernyataan BNPT. Menurutnya, yang dilakukan BNPT justru memicu kesalahpahaman dan perpecahan di masyarakat. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan membantah lima kriteria atau ciri penceramah radikal yang dikeluarkan oleh BNPT (cnnindonesia.com, 08/03/2022). Menurutnya, BNPT blunder dan tak paham Islam serta khilafah. Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2021 memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah agar memahami Jihad dan Khilafah. Dan tidak memandang negatif pada kedua ajaran Islam tersebut. Forum Ijtima itu menegaskan nilai-nilai kesungguhan (Jihad) dan kepemimpinan (Khilafah) adalah ajaran Islam untuk mengatasi problem umat dan bangsa. Memang lucu negeri ini, khilafah yang mampu menyelesaikan problem umat dan bangsa justru dipandang negatif. Pendakwahnya dicap radikal. Mari kita lihat bagaimana Khilafah mampu menyelesaikan kelangkaan minyak goreng. Salah satu problem dari sekian banyak problem yang tak mampu diselesaikan oleh pemerintah hingga hari ini. Problem minyak goreng berpangkal dari tata kelola sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan. Negara tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal kebijakan itu menjadi sumber cuan pengusaha dan penderitaan bagi rakyat. Sebagai pemilik modal besar, para pengusaha menguasai sektor ekonomi mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari produksi hingga pasar. Untuk kelapa sawit, mereka menguasai dari perkebunannya, memproduksi berbagai komoditi berbahan sawit, dan juga pasarnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat, berdasarkan data Concentration Ratio (CR), sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng di Indonesia dikuasai oleh empat perusahaan besar. Yaitu, Anthony Salim, Sukanto Tanoto, Martua Sitorus, Bachtiar Karim (tempo.co, 28/01/2022). Praktik monopoli dimulai dari sini. Dengan modal besar, mereka mampu memberikan dana untuk penguasa menuju kursi singgasananya.Wajar akhirnya penguasa tak mampu berkutik di hadapan para kapital. Dari sini, praktik oligopoli pun dimainkan. Hingga ketika Tim Satgas Pangan Provinsi Sumut menemukan adanya tumpukan minyak goreng yang tidak diedarkan dan hanya disimpan di dalam gudang. Hanya bisa menerima alasan si pengusaha bahwa minyaknya akan digunakan untuk mengolah mi instan. Tak berani mengambil sikap lebih. Atau ketika para petugas partai politik yang demi pencitraan jelang pemilu, sok bagi-bagi minyak goreng. Mulai dari ratusan liter hingga sepuluh ton minyak goreng. Padahal minyak goreng sedang langka dan mahal. Dapat dari mana para petugas partai itu? Dari mana kalau bukan pengusaha. Dengan harga yang sudah disubsidi pemerintah, pengusaha dapat cuan, partai dapat pamor, rakyat dapat kelangkaan minyak goreng. Satu hal lagi, minyak goreng mahal karena harganya mengikuti harga dunia. Tak ada kemandirian ekonomi. Hanya bisa mengikuti pasar dunia. Kelangkaan terjadi, para pengusaha lebih memilih ekspor dari pada memenuhi DMO dengan harga yang jauh lebih murah. Atau dijual ke industri saja agar harganya lebih mahal. Mindset materialisme pelaku usaha. Semua permasalahan berkelindan dan laksana lingkaran setan yang tak ada ujungnya. Lalu, bagaimana khilafah menyelesaikan problem minyak goreng? Pertama, mengembalikan tugas negara sebagai pengurus urusan rakyat. Sebagaimana hadits Nabi Saw: "Imam atau Khalifah adalah ra'in, yang akan diminta pertanggungjawaban atas pengurusannya" (HR. Bukhari). Sibuknya Khalifah adalah mengurus rakyat, bukan pencitraan apalagi demi mengamankan jabatan. Jabatan penguasa justru dianggap fitnah, bukan prestise. Sehingga para penguasa akan hati-hati dan mencurahkan seluruh pemikirannya demi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ia akan menerapkan syariat Islam kafah. Pemimpin seperti ini takkan terbeli oleh dunia. Kedua, di sektor produksi. Khilafah akan membuka kesempatan kepada semua rakyat yang ingin berkebun sawit. Khilafah akan memberikan edukasi tentang bercocok tanam, memberikan bibit, pupuk serta alat pertanian yang diperlukan. Hal ini akan mencegah monopoli dan oligopoli. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit berdasarkan studi kebutuhan dalam negeri, prioritas utama. Ketiga, di sektor distribusi. Sistem ekonomi Islam melarang penimbunan. Nabi Sa bersabda: "Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berbuat kesalahan" (HR. Muslim). Khilafah akan memaksa para penimbun untuk menjual barangnya dengan harga pasar. Ini untuk mengatasi kelangkaan barang. Adapun untuk melonjaknya harga, Khilafah akan menambah pasokan barang, bisa saja didatangkan dari luar daerah. Khilafah tidak akan melakukan penetapan harga sebab haram menurut syariat Islam. Khilafah juga melarang permainan harga oleh kartel. Dalam Islam disebut al-ghabnu al-fâhisy, yaitu menjual barang di luar harga pasar sehingga mampu mengendalikan harga. Keempat, hubungan luar negeri Khilafah adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan dakwah Islam. Termasuk dalam hubungan dagang. Khilafah yang akan mengatur pelaku perdagangan dengan melihat status negara tersebut. Khilafah juga mengatur jenis komoditas yang diperdagangkan apakah sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak. Dengan demikian, tak ada yang bisa mengintervensi, sehingga stabilitas ekonomi Khilafah akan terjaga. Itu baru soal minyak goreng. Khilafah memiliki solusi semua persoalan hidup manusia. Sudah saatnya kita mempelajarinya, bukan memonsterisasinya dengan stigma radikalisme. Wallahu a'lam. [] Mahrita Julia Hapsari, Komunitas Muslimah untuk Peradaban.

SHARE:

Artikel Terkait

Raih Kursi Terbanyak di Parlemen, Politisi Radikal Anti Islam Geert Wilders Didemo Warga Belanda

Dinilai Masih Takfiri, FPHW Jabar Minta Presiden dan Para Capres Tak Hadiri Rakernas LDII

Kepala BNPT Sebut Intoleransi Bibit Utama Radikalisme

API Jabar: BNPT Sebaiknya Atasi Teroris KKB, Jangan Rumah Ibadah