MK Thailand Pecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra

Bangkok (SI Online) – Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat (29/8/2025) karena pelanggaran etika.

Keputusan ini menutup masa kepemimpinannya yang baru berjalan satu tahun dan menjadi pukulan telak berikutnya bagi dinasti politik Shinawatra yang sudah dua dekade terlibat tarik ulur kekuasaan dengan elite konservatif dan militer.

Paetongtarn, yang mencatat sejarah sebagai perdana menteri termuda Thailand, menjadi kepala pemerintahan keenam dari keluarga atau pendukung Shinawatra yang disingkirkan melalui kudeta militer atau intervensi peradilan.

Mahkamah dalam putusannya menyatakan bahwa sang perdana menteri melanggar etika karena terlibat dalam sebuah percakapan telepon yang bocor pada Juni lalu dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ketika kedua negara hampir terjerumus ke konflik bersenjata di perbatasan. Pertempuran memang pecah beberapa minggu kemudian dan berlangsung selama lima hari.

“Karena hubungan pribadi yang tampak selaras dengan Kamboja, tergugat secara konsisten bersedia mematuhi atau bertindak sesuai dengan kehendak pihak Kamboja,” bunyi pernyataan resmi pengadilan, dilansir Reuters.

Dalam putusan 6-3, majelis hakim menyebut Paetongtarn telah mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, merusak reputasi negara, dan menimbulkan hilangnya kepercayaan publik.

Permintaan Maaf

Paetongtarn, 39 tahun, adalah putri sekaligus penerus politik taipan berpengaruh Thaksin Shinawatra. Ia sebelumnya merupakan pendatang baru dalam politik sebelum menduduki kursi perdana menteri setelah Mahkamah Konstitusi tahun lalu juga memecat Srettha Thavisin.

Menanggapi bocornya percakapan telepon dengan Hun Sen, Paetongtarn sempat menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan dirinya hanya berusaha mencegah perang.

Namun permintaan maaf itu tidak mengubah keputusan pengadilan. Putusan tersebut sekaligus mengakhiri secara prematur perjalanan politiknya yang baru dimulai dan menegaskan kembali peran sentral Mahkamah Konstitusi dalam perebutan kekuasaan di Thailand.

Ia menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang diberhentikan oleh lembaga itu.[]

sumber: CNBC Indonesia