MS Kaban: Keppres Pancasila 1 Juni Pangkal Kekisruhan RUU HIP
Jakarta (SI Online) – Politisi Senior MS Kaban menegaskan kembali sikapnya terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
“Sejak awal sebelum RUU HIP, terhadap BPIP saya sudah bersikap ketika Ketua BPIP mengeluarkan pernyataan bahwa agama musuh Pancasila maka BPIP wajib dibubarkan. Saya ingatkan kepada semua pemimpin negara, BPIP ini tidak bermanfaat bagi negara bahkan menjadi sumber konflik,” jelas Kaban dalam webinar pada Ahad malam (10/8/2020).
Menurutnya, sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang RUU HIP dan BPIP harus menjadi perhatian. “Waktu zaman orde baru ada RUU tentang asas tunggal Pancasila, para aktivis menolak RUU tersebut karena melanggar pesan Bung Karno jangan sekali-kali Pancasila itu diasaskan. Jadi kalau sekarang ini tiba-tiba RUU HIP muncul lalu dipaksakan dibahas di Prolegnas ini melanggar kesepakatan kita dalam membangun NKRI,” ungkap Kaban.
Mantan Menteri Kehutanan itu menilai, pangkal terjadinya kekisruhan terkait RUU HIP ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
“Pangkal semua kesalahan ini karena keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Sampaikan kepada presiden bahwa keputusan tersebut adalah kesalahan besar, dan ini pangkalnya sehingga RUU HIP muncul dan berani merubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila,” kata Kaban.
“Ingat 1 Juni 45 belum ada NKRI, kita menyatakan kemerdekaan Indonesia itu baru tanggal 17 Agustus, lalu pada tanggal 18 nya kita sepakat mengakui bersama-sama bahwa dasar negara adalah Pancasila,” tambahnya.
Karena itu, tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengusulkan agar Keppres tersebut dicabut. “Jadi Jokowi harus memahami prinsip dasar bernegara, ia harus bertanggungjawab penetapan tanggal 1 Juni sebagai lahir Pancasila, karena menurut saya itu asal muasal kekisruhan,” tandas Kaban.
red: adhila
