Mudik Dilarang, WNA Dibiarkan Datang
Bagaimana Solusinya?
Jika kebijakan tegas sejak awal, pandemi tidak akan berlarut-larut seperti ini. Pendapat para ahli dan pakar tak diindahkan, pemerintah malah memberikan solusi setengah hati dengan lebih mementingkan pemulihan ekonomi ketimbang kesehatan masyarakat. Akibatnya, banyak kesalahpahaman beredar mengenai Covid-19 yang berkembang di masyarakat. Mulai dari isu konspirasi, hoax, dan kepentingan bisnis. Masyarakat pun abai terhadap protokol kesehatan.
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari buruknya komunikasi publik pemerintah, inkonsistensi kebijakan hingga penanganan yang tidak tegas. Jika sudah terlanjur begini, apa yang semestinya harus dilakukan? Harusnya pemerintah selaku penyelenggara negara melakukan evaluasi total dan belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi.
Pertama, lakukan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara masif ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga bisa dilakukan klasifikasi dan pemetaan terhadap kelompok masyarakat yang sakit dan tidak dengan pelaksanaan 3T. Tidak seperti sekarang. Siapa yang sakit dan tidak seakan sama saja. Pelaksanaan 3T yang minim menjadikan kebijakan penanganan dan pengendalian pandemi tidak terkontrol dengan baik.
Kedua, lakukan kajian mendalam untuk mengklasifikasi jenis mobilitas warga yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19. Kelompokkan kegiatan masyarakat yang berdampak langsung pada ekonomi dan tidak. Pemerintah juga bisa memberikan banyak opsi seperti kemudahan bermuamalah atau melakukan kegiatan ekonomi untuk mengurangi kerumunan.
Janganlah membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Satu sisi melarang warga mudik, sisi lain membiarkan WNA melenggang bebas. Mal dibuka bebas, Jika ini terus dilakukan, kepercayaan publik kepada pemerintah akan semakin hilang. Jika kepercayaan hilang, kepatuhan pun tak berlaku sekalipun kebijakannya benar. Masyarakat akan cenderung apatis dan masa bodoh.
Ketiga, berikan keluasan bagi wilayah di zona hijau dan tidak banyak kasus positif untuk tetap bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi dengan prokes yang ketat. Sebelum itu, masyarakat harus diedukasi dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh.
Bagi wilayah terdampak parah, maka harus dilakukan karantina wilayah. Negara harus memberikan kompensasi berupa bantuan dan jaminan selama masa karantina di wilayah tersebut.
Keempat, keteladanan pemimpin sangat penting. Sebelum memberikan aturan ini itu kepada masyarakat, pemerintah dan pejabat negeri ini seharusnya menjadi pihak pertama yang memberi teladan. Pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Jangan plinplan.
Ekonomi pasti terdampak di masa pandemi. Namun, aspek kesehatah haruslah menjadi prioritas. Ekonomi lumpuh masih bisa diperbaiki, namun jika sistem kesehatan lumpuh bukankah korban meninggal berpotensi lebih besar? Bahkan yang tidak terkena Covid pun akan kehilangan akses layanan kesehatan jika sistem kesehatan kita kolaps. Tentu kita tidak menginginkan hal itu.
Menangani pandemi butuh keseriusan dan kesungguhan semua pihak. Negara harus benar-benar mengurusi, masyarakat sadar dan patuhi protokol kesehatan, dan para tenaga kesehatan yang tetap semangat berjuang di garda terdepan penanganan pandemi. Tengoklah bagaimana Islam berhasil mengatasi wabah sepanjang sembilan bulan dengan tuntas di masa Khalifah Umar bin Khaththab ra. Semua itu bergantung pada political will penguasa sebagai pelayan urusan rakyat. []
Chusnatul Jannah
