NUIM HIDAYAT

Mungkinkah Membawa Jokowi ke Pengadilan?

Mungkin. Tapi kecil kemungkinannya. Sejak republik ini berdiri, sampai sekarang belum satupun kepala negara yang dibawa ke pengadilan. Meski diantara mereka ada beberapa kasus yang bisa dibawa ke pengadilan.

Soekarno dengan kasus keterlibatan G30S PKI, Soeharto dengan kasus kekayaan harta, Gus Dur dengan kasus Buloggate, Megawati dengan kasus penjualan asset negara, SBY dengan kasus Bank Century dan Jokowi dengan kasus korupsi.

Di negeri ini seperti ada konvensi, bahwa presiden apapun kesalahannya tidak boleh dipidana, dibawa ke pengadilan. Presiden dianggap punya tanggungjawab dan jasa-jasa besar untuk negeri ini.

Membawa Jokowi ke pengadilan memang bukan hal yang mudah. Meski kini banyak rakyat yang menuntut. Demonstrasi minta Jokowi diadili marak di berbagai daerah.

Selain adanya konvensi (peraturan yang tidak tertulis), sikap presiden Prabowo ke Jokowi juga berpengaruh. Di berbagai tempat, Prabowo menyatakan terus terang tentang kedekatannya dengan Jokowi. Ia merasa Jokowi berjasa besar mengantarkannya ke kursi presiden. Ia pun terus terang bahwa Jokowi adalah guru politiknya. Makanya Prabowo tertawa bila ada yang ingin memisahkannya dengan Jokowi.

Balas jasa Prabowo ke Jokowi nampak dari susunan kabinet yang diangkatnya. Sekitar sepuluh Menteri yang ia angkat, adalah mantan Menteri di masa Jokowi. Selain itu waktu pertama pelantikannya, ia terang-terangan sowan ke rumah Jokowi di Solo.

Jasa Jokowi memang besar ke Prabowo. Waktu pilpres 2024 lalu, Jokowi yang mengatur bansos untuk kemenangan Prabowo. Bansos dikucurkan jor-joran ke daerah yang sebelumnya disurvei kecil prosentase pemilih Prabowo. Setelah bansos diguyur, daerah–daerah yang dalam survei sebelumnya dimenangkan Anies Baswesan, dalam pilpres dimenangkan Prabowo.

Jadi sulit memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Sebagai orang Jawa, Prabowo tahu balas budi. Beberapa kebijakan Prabowo mungkin berbeda dengan Jokowi, tapi Upaya-upaya mengkriminalkan Jokowi akan ditentang keras oleh Prabowo.

Maka jangan heran sampai saat ini Jokowi tenang-tenang saja menghadapi banyaknya demonstrasi yang menuntut dirinya diadli. Kepada Najwa Shihab, Jokowi malah menyatakan demo-demo itu mungkin muncul karena adanya pihak yang tidak terima terhadap pilpres 2024 lalu.

Meski membawa Jokowi ke pengadilan adalah hal yang sangat sulit, tapi demonstrasi-demonstrasi menuntut Jokowi adalah diperlukan. Tujuannya selain agar Jokowi tidak cawe-cawe dalam perpolitikan di negeri ini, juga agar Prabowo tidak terlalu dekat dengan Jokowi. Sebab Jokowi banyak mewariskan hal yang buruk di negeri ini. Mulai dari membubarkan HTI-FPI, memenjarakan para ulama dan aktivis Islam, membawa negara dalam dominasi China, memberi kesempatan kepada oligarki untuk mengatur negeri ini, menambah hutang negara tak terkendali dan lain-lain.

Prabowo nampaknya memahami juga tuntutan Masyarakat kepada Jokowi. Makanya dalam Proyek Strategis Nasional PIK-2, Prabowo kurang mendukung. Ia berani memerintahkan Angkatan Laut untuk mencabuti Pagar Laut di Tangerang. Meski Prabowo sampai saat ini belum berani membubarkan proyek Pantai Indah Kapuk-2, tapi langkahnya mencabut pagar laut disitu mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Prabowo terlihat ingin jalan tengah. Tidak mengecewakan masyarakat dan tidak mengecewakan Jokowi. Hal ini juga terlihat dalam kebijakannya dalam proyek pembangunan IKN. Di berbagai tempat ia menyatakan dukungan ke IKN, tapi sampai saat ini ia belum mengucurkan dana untuk kelanjutan pembangunannya.

Sikap karaoke, kanan kiri OK yang diambil Prabowo ini sebenarnya kurang bagus untuk pemimpin. Pemimpin harus punya sikap tegas dalam mengambil kebijakannya. Tapi itulah Prabowo. Ia tidak mau mengkhianati Jokowi. Jasa Jokowi yang sangat besar mengantarkannya ke kursi presiden, sulit ia lepaskan. Tapi di sisi lain ia juga tidak mau mengecewakan rakyat yang banyak benci ke Jokowi.

Jadi kemana Prabowo selanjutnya akan melangkah? Kita amati saja hari-hari mendatang. Wallahu azizun hakim.[]

Nuim Hidayat

Artikel Terkait

Back to top button