Narasi Basi Pidato Jokowi
Pidato pertama Jokowi usai dilantik sebagai Presiden periode kedua hanya mengulang pidato Visi Indonesia di Sentul pertengahan Juli lalu.
Bila diperhatikan, pidato Jokowi itu mengerikan. Selalu saja ada kalimat ancaman dalam pidatonya. Sebut saja, saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul 14 Juli 2019 lalu, Jokowi mengaku akan menghajar siapapun yang menghambat investasi.
“Perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar,” ujar Jokowi dalam pidato di Sentul International Convention Center (SICC), Ahad 14 Juli 2019 lalu. Pidato itu disampaikan setelah Jokowi dinyatakan memenangkan Pilpres 2019.
Kini, tiga bulan setelah pidato di Sentul rupa-rupanya ancaman itu dilakukan lagi. Bukan pidato di depan pendukung seperti Juli lalu, tetapi dalam sidang MPR di Senayan usai pelantikan dirinya. Ya, dalam pidato pertama usai pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 pada Ahad sore 20 Oktober lalu.
“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” kata Jokowi saat bicara mengenai penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu pekerjaan yang akan ia laksanakan lima tahun mendatang.
Sebelumnya, dalam pembukaannya Jokowi menyampaikan ‘mimpinya’ untuk Indonesia 2045. Mimpi itu tak jauh-jauh dari soal ekonomi. “Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama,” kata Jokowi menyampaikan cita-citanya untuk seabad Indonesia merdeka.
Agar mimpi itu sampai, lima tahun ke depan Jokowi ingin mengerjakan lima hal pokok. Pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Menuai Kritikan
Pidato pertama Jokowi yang hanya fokus soal ekonomi, tentu saja menuai kritikan. Terutama dari kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan antikorupsi.
Soal HAM, pendiri Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru Haris Azhar menyebut, Jokowi dan pemerintahannya anti-HAM, serta tidak peka pada isu HAM.
“Ya karena dia dan pemerintahannya anti HAM dan tidak sensibel pada persoalan HAM. Tidak sensibel pada persoalan-persoalan yang ramai belakangan ini,” kata Haris Senin, 21 Oktober 2019 seperti dikutip Tempo.co.
Haris berpandangan, Jokowi juga gagal memanfaatkan momen pelantikan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahannya lima tahun ke depan akan berjalan sesuai dengan agenda konstitusi. “Kecuali pendukung fanatiknya,” ujar dia.
